Selasa 18 Januari 2022, 15:33 WIB

Menkeu: Anggaran Pembangunan IKN Bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Menkeu: Anggaran Pembangunan IKN Bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dok.MI
Kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim.

 

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan langkah awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi, sehingga anggarannya akan dimasukkan ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya, jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian Program PEN,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, hari ini.

Meski demikian Sri Mulyani memastikan desain pelaksanaan anggaran PEN akan tetap fokus kepada aspek yang paling prioritas di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19 seperti pemberian bantuan sosial karena merupakan syarat utama bagi pemulihan.

Ia menjelaskan tahapan pembangunan pemindahan IKN terdiri dari lima tahapan yaitu tahapan paling kritis sesudah UU dibuat atau tahap pertama 2022-2024 dan diikuti tahap dua sampai lima dari 2025 sampai 2045.

Untuk tahap pertama akan fokus pada pengembangan akses infrastruktur bagi IKN sehingga rencananya anggaran untuk aspek ini akan masuk dalam kategori pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022.

“Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022,” kata Sri Mulyani.

Kemudian untuk 2023 dan 2024, lanjut dia, masih akan dilihat dan disesuaikan dengan perkembangan COVID-19 sekaligus momentum lain yaitu pemilihan umum yang harus disiapkan sehingga kebutuhan anggarannya akan cukup besar.

Baca juga: Pemerintah Ungkap Pembangunan dan Pemindahan IKN bertahap hingga 2045

Terlebih lagi, dari sisi kebijakan fiskal sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 maka defisit 2023 harus kembali ke level 3 persen sehingga pemerintah akan benar-benar menjaga defisit tetap terkendali di tengah kebutuhan anggaran yang banyak

“Artinya 2022-2024 penanganan COVID-19, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan kami desain. Pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai 2023. Ini akan diupayakan untuk semua tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.

Sementara untuk anggaran pembangunan IKN 2025-2045 masih akan melihat keseluruhan kebutuhan estimasi jangka menengah hingga panjang.

Ia menambahkan nantinya APBN akan digunakan untuk belanja pembangunan yaitu komplek pemerintahan dan infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya dan listrik.

“Sebagian akan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Project Development Fund (PPP) itu pasti membutuhkan dukungan APBN apakah dalam bentuk feasibility gap dan dukungan lainnya. Itu semua sudah kami identifikasi,” jelas Menkeu Sri Mulyani.(Ant/OL-4)

Baca Juga

Antara

Kuasa Hukum: Ada Motif Bisnis dan Politik di Balik Kasus Bendum PBNU

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 11:22 WIB
Irfan menegaskan, Mardani tidak pernah menerima aliran dana seperti yang disebutkan saksi Christian...
dok.ist

PT TGM Minta PT KMI Tinggalkan Areal Tambang Miliknya di Kalteng

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 08:10 WIB
KUASA hukum PT Tuah Globe Mining  (TGM) melayangkan somasi kepada PT Kutama Mining Indonesia (KMI), untuk meninggalkan dan...
Dok Kemendagri

Ditjen Bina Keuda Kemendagri Pacu Pegawai Tingkatkan Kualitas Diri dan Kinerja Pelayanan

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 15 Mei 2022, 23:10 WIB
Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk menguatkan kapasitas diri dan meningkatkan kinerja...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya