Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberatasan Korupsi (KPK) mengusulkan pemerintah untuk menerapkan nomor identitas tunggal. Alasannya, dengan nomor tersebut bisa untuk menekan tindak pidana korupsi.
"Sangat besar dampak penerapan single identity number ini. Anda tidak disiplin bayar pajak ketahuan, kemudian parkir salah atau tidak bayar ketahuan,telat bayar pajak saja ketahuan. Jadi semuanya bisa dikontrol dengan baik," ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat (20/5).
Menurutnya, nomor identitas tunggal merupakan solusi bagi perbaikan dan transparansi masyarakat khususnya pejabat pemeritahan. Ini juga sejalan dan dapat mempercepat reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak lama.
"Jadi reformasi birokrasi harus diperbaiki, kemudian kepatuhan orang jika kita mempunyai single identity number. Jadi kita punya single identity number Anda parkir nggak bayar, Anda dipanggil. Jadi terintegrasi data antara pelayanan imigrasi, perpajakan, dan sekarang orang bisa memanipulasi pajak karena mereka bisa punya identitas yang berbeda," paparnya.
Menurut Agus usulan itu sudah beberapa kali diungkapkan pada disetiap kesempatan bertemu Presiden Joko Widodo. Pasalnya dampak penerapan single identity number ini.
Menurutnya, nomor identitas tunggal merupakan solusi bagi perbaikan dan trasparansi masyarakat khususnya pejabat pemeritahan. Ini juga sejalan dan dapat mempercepat reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak lama. (OL-2)
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KY menegaskan komitmen penindakan etik terhadap dugaan korupsi yang menjerat Ketua PN Depok atau Pengadilan Negeri Depok dan wakilnya, sembari menyoroti krisis integritas hakim
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved