Pertarungan JK dan Luhut di Munaslub Golkar

SISI lain Munaslub Partai Golkar ialah pertarungan antara Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Kedua pihak disebut-sebut sudah bermain jauh hari sebelum munaslub dibuka Presiden Joko Widodo pada Sabtu (14/5).

Presiden Jokowi dalam pidato sambutannya mengaku banyak mendapat keluhan terkait sejumlah tokoh pemerintah yang dinilai ikut campur urusan internal Golkar.

"Saya mau blak-blakan. Banyak yang tanya ke saya, complain ke saya. 'Pak Presiden, kenapa Menko Polhukam (Luhut Pandjaitan) mengumpulkan DPD-DPD," kata Jokowi.

Tidak hanya Luhut, Jokowi juga mengaku keluhan muncul saat Wapres Jusuf diketahui mengumpulkan sejumlah DPD.

Selama munaslub berlangsung, kesan perseteruan JK dan Luhut kembali mencuat menyakut calon ketua umum. Kata Luhut, Presiden pada dasarnya akan menerima siapa saja ketua umum Partai Golkar yang terpilih. Namun Luhut menambahkan, Presiden tidak suka apabila ketua umum Golkar rangkap jabatan.

"Beliau tidak nyaman kalau ada yang rangkap-rangkap jabatan. Karena beliau di kabinet juga enggak mau ada rangkap-rangkap jabatan, walaupun ini bukan member kabinet," kata Luhut di Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5).

JK berusaha meluruskan pernyataan Luhut. JK mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah melarang seseorang untuk merangkap jabatan sebagai ketua partai politik dan fungsional lembaga negara.

"Saya tidak pernah mendengar dari beliau (Presiden Jokowi), tapi Zulkifli Hasan yang juga ketua partai (Partai Amanat Nasional) jadi ketua MPR diterima, jadi saya pikir presiden tidak pernah menyampaikan itu," kata JK di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Senin (16/5), seperti dikutip Antara.

Delapan kandidat calon ketua umum Golkar telah memperoleh nomor urut, yakni Ade Komarudin (nomor urut 1), Setya Novanto (nomor 2), Airlangga Hartarto (nomor 3), Mahyudin (nomor 4), Priyo Budi Santoso (nomor 5), Aziz Syamsuddin (nomor 6), Indra Bambang Utoyo (nomor 7), dan Syahrul Yasin Limpo (nomor 8).

Lebih lanjut, JK menjelaskan hampir 75% dari ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar adalah kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota, sehingga jabatan rangkap dianggap sebagai hal yang biasa saja. (X-2)