Menjaga Kualitas Layanan Melalui Gerakan Indonesia Melayani

KEPALA Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Dini Kusumawati menyatakan Gerakan Indonesia Melayani telah mendorong munculnya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ini disampaikannya dalam Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani, yang juga merupakan rangkaian acara Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental, di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (27/10).

Dalam rembuk itu dibahas dan dievaluasi Gerakan Indonesia Melayani yang dipimpin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.

“Tugas Kemenkeu adalah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini dapat diwujudkan apabila kami terus meningkatkan dan memperbaiki layanan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil nyata implementasi Gerakan Indonesia Melayani yang dilakukan oleh Kemenkeu,” ujar Dini.

Dikatakannya, implementasi Gerakan Indonesia Melayani yang dilakukan oleh Kemenkeu memiliki beberapa tujuan. Antara lain menciptakan persyaratan dan prosedur yang jelas serta kepastian waktu sehingga pelayanan kepada masyarakat juga dapat jelas, cepat, dan transparan.

“Saat ini Kemenkeu sedang membangun enterprise architecture sesuai dengan Perpres No 95/2018. Enterprise architecture membuat kita dapat melihat seluruh proses bisnis dan layanan yang dimiliki Kemenkeu dan semakin meningkatkan layanan,” papar Dini.

Sejauh ini Kemenkeu merupakan salah satu kementerian yang menjadikan Gerakan Indonesia Melayani sebagai pondasi utama dalam melayani masyarakat.

Untuk memastikan setiap layanan sesuai dengan Gerakan Indonesia Melayani, Kemenkeu juga memiliki story board sehingga setiap implementasi terpantau dengan baik.

“Kemenkeu menjadikan Gerakan Revolusi Mental sebagai dasar utama untuk memberi layanan terbaik bagi masyarakat. Ini telah kami wujudkan salah satunya melalui aksi cepat tanggap bencana saat Kota Palu dilanda gempa dan tsunami. Bagi kami, inilah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang sebenarnya,” ungkap Dini.

Acara Rembuk Nasional ini juga dihadiri antara lain oleh Vice President Human Capital Strategic Management PT Telkom Indonesia Dharma Syahputra, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kristiana Swasti dan Wakil Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Ronny Maramis.

Kegiatan ini menghasilkan beberapa rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat diharap membentuk regulasi yang tidak tumpang-tindih antar sektor sehingga tidak menimbulkan masalah ketika diimplementasikan. Sedangkan pemerintah daerah didorong untuk selalu berinovasi, menerapkan sistem reward-punishment dan kode etik sehingga setiap unit kerja saling berlomba menghasilkan kinerja terbaik. (RO/X-11)