Ketua BKSAP Usul Perkuat Kerja Sama Multilateral Perubahan Iklim

KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengusulkan memperkuat kerja sama multilateralisme untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan Nurhayati saat menjadi Keynote Speaker pada diskusi panel pengaruh perubahan iklim pada migrasi di Pertemuan Kerja Sama Parlemen Asia-Eropa ke-10 Brussels, Belgia, beberapa hari lalu.

“Sebaiknya di dalam forum Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting ini segera diperkuat hubungan kerja sama multilateral untuk mengatasi climate change ini, khususnya dalam menyelesaikan global compact,” papar Nurhayati.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perubahan iklim sekarang mempengaruhi setiap negara di setiap benua. Mengganggu ekonomi nasional dan mempengaruhi kehidupan, mengorbankan orang, komunitas, dan negara-negara, hari ini dan bahkan lebih banyak lagi besok. Diantara alasan utama untuk catatan jumlah orang yang terpaksa bermigrasi dari daerah pedesaan ke kota-kota.

Usulan politisi Partai Demokrat ini disambut baik oleh delegasi parlemen yang hadir pada diskusi ini walaupun ditanggapi oleh berbeda oleh Delegasi Parlemen Rusia. Rusia mengatakan belom tampak adanya perubahan iklim terhadap migrasi, karena dianggap bahwa  orang berpindah atau migrasi karena adanya kebutuhan ekonomi. Sementara  Delegasi Parlemen Kroasia mendukung penuh usulan anggota DPR dapil Jawa Timur ini. Kroasia menyatakan untuk tidak menunda-nunda lagi dan segera melakukan antisipasi bahwa pengaruh climate change ini sudah di depan mata.

Sementara itu, dari data World Bank dan UNESCAP  menyatakan, bahwa banyak terjadi perpindahan yang seolah-olah karena faktor ekonomi tapi sebenarnya karean perubahan iklim. Dalam diskusi panel tersebut, Nurhayati menyampaikan contoh yang dialami petani di Indonesia, yang mana ini pun sudah dirasakan di beberapa negara eropa, yaitu terjadi kekeringan sehingga petani-petani mulai kekurangan air.

“Nah ini bahayanya. Kalau di Eropa  petaninya masih disubsidi, 40% oleh pemerintah. Sementara kalau di Indonesia kan tidak. Jadi orang sudah meninggalkan pertanian. Apalagi anak-anak mudanya di Indonesia, mereka lebih suka bekerja di kota daripada jadi petani. Ini yang menurut saya bahaya sekali yang harus segera diantisipasi,” katanya kepada Parlementaria usai diskusi tersebut.

Oleh karenanya, ia  memberi penekanan, bahwa sudah saatnya kita tidak lagi menunda-nunda tentang langkah-langkah konkrit dari parlemen terkait pengaruh perubahan iklim pada migrasi ini. “Seperti yang saya contohkan bahwa di Indonesia sudah ada beberapa UU, kita sudah meratifikasi Paris Agreement, kita sudah membuat UU tentang Pemberian Dana Desa, dan lain sebagainya. Ini kita berikan contoh, supaya mereka bisa segera mengantisipasi dan presentasi Indonesia ini disambut baik oleh negara-negara lain,” imbuhnya.(RO/X-10)