Tangkal Bersama Paham Anti-Pancasila

Merebaknya paham anti-Pancasila, seperti komunis gaya baru (KGB) dan ormas radikal berhaluan anti-Pancasila akhir-akhir ini, dinilai bukan masalah enteng sehingga harus diwaspadai. Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Letjen (Purn) RH Soeyono mengatakan, kembali munculnya isu paham komunis dan ormas anti-Pancasila patut menjadi perhatian pemerintah dan rakyat agar tidak terpengaruh.

“Semua yang anti-Pancasila, yang antipembangunan, anti-kekeluargaan (harus diwaspadai),” ujar Soeyono dalam diskusi Mengembalikan Kedaulatan Rakyat, Memperkuat Kedaulatan Negara, di Jakarta, kemarin.

Soeyono berpendapat, baik KGB maupun ormas anti-Pancasila, sama-sama menjadi ancamaan bagi kedaulatan dan keberlangsungan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, selain aparat penegak hukum yang harus bertindak tegas, rakyat pun harus mengambil peran dengan bersatu melawan paham radikal kiri dan radikal kanan tersebut. “Pertahanan Indonesia itu pertahanan rakyat semesta, berarti seluruh (rakyat) ikut dalam mempertahankan negara.”

Menurutnya, jika rakyat tidak bersatu, penganut paham anti-Pancasila dapat mengancam eksistensi pemerintahan dengan melakukan subversi, dimulai dengan cara-cara mengganggu dan melemahkan kekuatan pemerintah.

Terkait munculnya isu-isu komunisme belakangan ini, Soeyono meminta pemerintah bertindak serius. Pasalnya, ia menganggap PKI sangat konsisten dengan tujuannya untuk mengubah Pancasila. Meskipun telah ada TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan UU No 27/1999 tentang Kejahatan terhadap Ketahanan Negara, Soeyono menganggap PKI belum merasa bubar atau dibubarkan sehingga suatu saat bisa bangkit. Masih adanya gerakan anti-Pancasila, kata Soeyono, karena masyarakat masih sering bertikai satu sama lain.

Di tempat yang sama, mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, menilai paham komunis sudah tidak laku lagi, begitu pula paham kapitalis. Pasalnya, komunis yang dianut Tiongkok dan kapitalis yang diikuti AS terbukti tidak berhasil menyejahterakan rakyat mereka sendiri. Adityawarman beranggapan, kedua paham hanya menghisap kekayaan negara secara terselubung.

“Yang perlu diwaspadai ialah kekuatan dan kekuasaan yang berkiblat pada uang,” kata Adityawarman.

Menurutnya, pertentangan Tiong­kok dan AS bukan soal komunis dan kapitalis, tetapi perebutan pengaruh untuk menjadi adidaya. “Indonesia harus mewaspadai kedua kekuatan tersebut. Jika tidak, baik AS maupun Tiongkok, bisa bekerja sama untuk mencederai kedaulatan NKRI.” (Nyu/X-7)