104 Laporan Pelanggaran Etik Caketum

KOMITE Etik Munaslub Golkar mengindikasikan adanya 104 dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan para calon ketua umum, para tim sukses, dan para pemilik suara.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Etik Fadel Muhammad dalam keterangannya ke media di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/5).

Mantan Gubernur Gorontalo itu menuturkan, sejak dibentuk pada 7 Mei lalu, lembaganya terus memantau berbagai gerakan dengan melibatkan sumber-sumber yang tak bisa disebutkannya.

"Kami banyak menerima pengaduan. Sampai hari ini pengaduan yang masuk secara lisan sebanyak 57 pengaduan, SMS yang masuk ada 41 SMS, 6 laporan tertulis, dan 1 temuan komite etik dari kejadian yang ada," kata Fadel.

Dari jumlah tersebut, komite etik langsung menindaklanjutinya dengan memeriksa berkas dan klarifikasi.

Bila pelanggarannya berat, dengan menemukan dua alat bukti yang akurat, komite etik akan membentuk majelis etik yang terdiri dari tiga orang.

Tiga orang akan melakukan rapat, sidang, untuk menentukan rekomendasi.

"Kita bisa memutuskan untuk mendiskualifikasi dari proses caketum. Yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dan seterusnya," ujarnya.

Sekretaris Komite Etik Rudy Alfonso memaparkan, untuk memproses enam laporan tertulis, menurutnya, besok komite etik akan memanggil sembilan orang terkait.

Mereka ialah para pihak baik yang memberikan laporan maupun yang terlapor.

Sementara itu, dalam diskusi bertema Pertaruhan Golkar, budaya politik lama dan transformasi partai di Kantor Para Syndicate, Jakarta, kemarin, peneliti senior dari Para Syndicate FS Swantoro, menyampaikan, ajang Munaslub Partai Golkar dapat menjadi momentum reformasi partai.

Selama ini, Golkar sebagai partai besar justru terpuruk.

Menurutnya, Golkar bergerak pada pragmatisme politik.

Hal itu terlihat dari minimnya ide besar yang dilontarkan para elite Golkar.

"Banyaknya politikus Golkar yang justru hidup dari partai, tapi tidak pernah mau menghidupi partai. Jika terus berlarut-larut, Golkar akan sulit menghadapi Pemilu 2019," kata dia.

Pandangan senada dilontarkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar era 1983-1988 Sarwono Kusumaatmadja bahwa Golkar semakin kehilangan roh politiknya.

Tidak hanya itu, banyak orang menggunakan partai bukan sebagai alat perjuangan, melainkan memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi seperti mencari kekuasaan dan memburu keuntungan. (Ind/OL/P-4)