Rabu 01 Desember 2021, 16:28 WIB

Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Disalahgunakan saat Pemilu 2024

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Disalahgunakan saat Pemilu 2024

Antara/Hafidz Mubarak A
Moeldoko

 

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi dan kerja bersama dengan kementerian/lembaga lain untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.

Langkah tersebut harus dilakukan demi mencegah munculnya data-data palsu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Baca juga: Anggota Komisi VIII DPR Apresiasi ‘One Gate Policy’ Kemenag

”Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen atau kepala daerah, sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa jadi pemimpin.” tegas Moeldoko saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia yang digelar KPU, Rabu (1/12). 

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019. Kebijakan itu diharapkan menjadi kunci dari berbagai permasalahan data di Indonesia, seperti sulitnya mendapatkan data termutakhir dan berkualitas akibat tidak adanya koordinasi antarinstitusi sehingga data yang dihasilkan sering tumpang tindih dan tidak sinkron. 

“Kami (KSP) dalam proses debottlenecking sering kesulitan mendapat data mutakhir, sehingga KSP bersama Bappenas dan kementerian/lembaga kunci menginisiasi dan merumuskan kebijakan SDI ini,” tutur mantan panglima TNI itu. 

Ia menambahkan kebijakan yang dikomandoi Kepala Bappenas itu juga menjadi bekal untuk melakukan strukturisasi kerangka regulasi dan institusi, serta menyediakan data dalam format terbuka. Dengan demikian, data pemerintah menjadi terpadu dan dapat dibagikan satu sama lain. 

“Kebijakan pemerintah harus berbasis data, dan ini sekaligus upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah,” lanjutnya. 

Di akhir webinar, Moeldoko berharap, pengumpulan dan pemutakhiran data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya diperuntuhkkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024, namun juga untuk program-program pemerintah secara luas. 

”KSP siap bekerjasama dan mendukung KPU untuk integrasi manajemen data,” tandas Moeldoko. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Minyak Goreng Satu Harga Tidak Hadir di Pasar Tradisional

👤Achmad Safuan 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 08:28 WIB
Pemantauan Media Indonesia Sabtu (22/1) harga minyak goreng kemasan maupun curah berbagai merk masih tinggi Rp18.000-Rp21.000 per liter di...
 BIRO PERS/SETPRES/LUKAS

Sejarawan UGM: Nama Ibu Kota Jangan Hilangkan Aspek Historis

👤Ardi Teristi Hardi 🕔Jumat 21 Januari 2022, 19:40 WIB
Sejarawan UGM Dr Arif Akhyat mengatakan nama ibu kota negara sebaiknya merujuk pada nama wilayah itu sebelumnya, agar tidak hilang aspek...
ANTARA/Wahyu Putro A

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bocah di Manado

👤Hilda Julaika 🕔Jumat 21 Januari 2022, 19:13 WIB
Polisi masih menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa bocah 10 tahun berinsial CT di Manado, Sulawesi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya