Masyarakat Diminta Jujur dalam Memandang HAM

BANYAK aksi atau demo dari masyarakat yang mengatasnamakan hak azasi manusia. Namun sayangnya, mereka terkadang sadar atau tidak sadar bahwa perbuatan mereka juga kerap melanggar HAM.

Karena itu, mereka seharusnya tidak asal menuding seseorang sebagai pelanggar HAM jika mereka sendiri ternyata juga melanggarnya.  Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITB Ahmad Dahlan Jakarta Faisal Abdul Rachman mengungkapkan hal tersebut. Itu sebabnya ia menyesalkan penolakan para peserta Aksi Kamisan untuk berdialog dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Taman Signature Semarang, Kamis (18/11).

Baca juga: Komnas Ham Kaji Pembunuhan Munir Sebagai Pelanggaran HAM ...

Padahal menurutnya, Moeldoko yang saat itu menjadi pembicara kunci dalam rangkaian Festival HAM 2021 di lokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut, langsung menemui para aktivis yang sedang melontarkan kritik atas penyelenggaraan Festival HAM 2021 yang dianggap memberikan panggung bagi para pelanggar HAM.

"Yang dilakukan pengunjuk rasa aksi Kamisan ini sangat disesalkan bahwa mereka menolak untuk melakukan ruang dialog. Seharusnya mereka bersyukur, karena ketika sedang menyuarakan aspirasi, ada pihak pemerintah yang menghampiri untuk merespon, menyambut baik dan mengajak bicara bersama," ujarnya.

Di lain pihak, ia memuji sikap KSP Moeldoko yang berani mendatangi langsung para demonstran untuk berdialog langsung. Karena itu, ia menyatakan hormat dan apresiasi. "Saya sangat mengapresiasi sikap itu yang berani bersikap dengan mendatangi para pengunjuk rasa begitu beliau tahu sedang ada aksi. Hal itu sekaligus membantah tudingan beberapa kalangan selama ini yang mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak demokratis dan antikritik," tegasnya.

Sebelumnya dikabarkan, puluhan orang memenuhi Taman Signature di jantung kota Semarang untuk memenuhi Seruan Aksi Kamisan. Para pengunjuk rasa itu meneriakkan tuntutan agar Festival HAM tidak diisi oleh pelanggar HAM. “Ini merupakan penghormatan kepada HAM, memastikan hak berbicara terpenuhi. Kita hormati dan kita dengar aspirasinya. Pemerintah tidak anti kritik,” tegas Moeldoko.

Moeldoko menyatakan pemerintah selalu serius menyelesaikan berbagai persoalan dan kasus HAM yang ada. "Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah HAM karena ini merupakan salah satu janji Presiden yang harus dituntaskan," ujarnya. (Ant/A-1)