Senin 15 November 2021, 19:41 WIB

Pemerintah Ingin Keadilan Restoratif Diakomodasi dalam Revisi UU Kejaksaan

RO/Micom | Politik dan Hukum
Pemerintah Ingin Keadilan Restoratif Diakomodasi dalam Revisi UU Kejaksaan

Dok Kemenkumham
.

 

PANITIA Kerja (Panja) Revisi UU No 16/2004 tentang Kejaksaan resmi dibentuk. Pemerintah ingin amendemen tersebut memperkuat Kejaksaan Agung.

"Salah satu aspek penguatan yang diperlukan oleh kejaksaan adalah berkaitan dengan keadilan restoratif," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/11).

Dia menyampaikan penerapan keadilan restoratif karena adanya pergeseran atau perubahan paradigma hukum pidana. Mulai dari keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

"Yang menekankan kepada pemulihan kembali kepada keadaan semula," kata dia.

Dia menyampaikan perubahan paradigma itu sudah muncul dalam beberapa ketentuan aturan perundang-undangan. Salah satunya UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Dalam UU (Sistem Peradilan Pidana Anak) tersebut, kejaksaan diberikan peran untuk mengedepankan dan berpedoman pada keadilan restoratif dalam penegakan hukum," ucap dia.

Dia menyampaikan metode keadilan restoratif merupakan wujud dari diskresi penuntutan. Ada berbagai pertimbangan yang bisa dilakukan dalam menerapkan keadilan restoratif tersebut.

"Dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat," ujar dia.

Sejumlah pertimbangan dalam pembahasan revisi UU Kejaksaan, yaitu penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya berdasarkan Guidlines on the Role of Prosecutors.

Pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisial. Pengawasan barang cetakan dan multimedia dengan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010.

Pengaturan fungsi Advocate General bagi Jaksa Agung. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan. Penguatan sumber daya manusia Kejaksaan.

Kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lain dam lembaga atau organisasi internasional.

Pengaturan kewenangan Kejaksaan lain seperti memberikan keterangan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaran hukum dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik. (J-1) 

Baca Juga

MI/HO

Kepala BSKDN: Anggaran Pemerintah Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 05 Desember 2022, 11:31 WIB
Menurut Yusharto, baik sumber daya manusia maupun anggaran di pemerintah pusat dan daerah harus digunakan secara optimal untuk mencapai...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Tidak Dinyatakan Lolos, Prima Desak KPU Buka Data Parpol ke Rakyat

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 05 Desember 2022, 11:12 WIB
Agus menilai, selama ini, KPU terkesan menutup-tutupi proses tahapan pemilu. Hal itu dirasakan Prima saat dinyatakan tidak lolos verifikasi...
Dok. BPIP

Kepala BPIP : Ikon Prestasi Pancasila Upaya Partisipatoris-Kolaboratif Pembinaan Ideologi Pancasila

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 05 Desember 2022, 10:16 WIB
Para Ikon Prestasi Pancasila tersebut diharapkan menjadi panutan dan sumber inspirasi untuk terus bersama membangun dan mencintai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya