Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
KEPALA Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai Panglima TNI masih harus menunggu terbitnya Keputusan Presiden.
Saat ini, proses administrasi tengah berjalan dan ia belum bisa memastikan kapan seremoni tersebut akan dilangsungkan.
Baca juga: Paripurna DPR Setujui Jenderal Andika Sebagai Calon Panglima TNI
"Sekarang masih proses administrasi. Menunggu Keppres dulu," ujar Heru kepada wartawan.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, meski Panglima TNI Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun pada 8 November 2021, penurunan jabatan tidak mesti dilakukan pada tanggal tersebut.
"Jadi tidak mutlak berdasarkan tanggal dan bulan lahirnya. Itu bisa diperpanjang hingga satu bulan untuk memberikan waktu pergantian. Tradisi yang berjalan di TNI selama ini seperti itu," jelas Moeldoko.
Ia juga mengatakan pemilihan Panglima TNI oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, telah dijalankan sesuai proses yang berlaku. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana akselerasi DPR dalam memberikan persetujuan setelah surat presiden (surpres) diserahkan beberapa waktu lalu.
“Pada akhirnya, semua persyaratan terpenuhi dan 'fit and proper test' berjalan dengan baik. Tinggal kapan waktunya. Menurut saya, dengan ketetapan ini semua sudah pada posisi siap. Sehingga tidak memerlukan hal yang istimewa untuk menangani persoalan itu,” tandas Moeldoko. (OL-6)
Usman mendesak agar komisi I DPR turut memanggil Panglima TNI untuk meminta penjelasan terkait urgensi dan signifikansi penggerakan personel di kejaksaan.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan pihaknya akan segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buntut peristiwa ledakan amunisi
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap kasus ledakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut. Komisi I ingin memanggil panglima TNI
JENDERAL (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan membantah kabar menyebut Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto karena memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo
Putra Wakil Presiden keenam Try Sutrisno itu sempat menjadi satu dari 237 perwira tinggi TNI yang terdampak rotasi jabatan dan dimutasi sebagai staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Dalam orasinya, Prabowo berkelakar bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tak akan diganti-ganti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved