PARTAI Golkar membuka peluang kepada partai besar seperti PDI-P untuk berkoalisi dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden di pemilu 2024.
Partai Golkar berharap penentuan capres dan cawapres bukan dari partai mana yang lebih besar dari partai lain.
"Tapi tentunya kan masing-masing bukan karena partai besar, kemudian harus jadi presiden, bukan karena partai nomer dua, harus terus wakil, bukan begitu," ujar Ketua Bidang Penghubung Antar Lembaga Politik DPP Partai Golkar Firman Soebagyo, , Kamis (28/10).
Firman menjelaskan koalisi untuk pencalonan presiden merupakan sebuah keharusan karena hampir tidak ada partai politik yang bisa mencalonkan sendiri. Hal ini merupakan daripada multi partai di Indonesia.
Karena itu, berbagai kemungkinan-kemungkinan di dalam politik termasuk berkoalisi dengan PDI-P k bisa saja terjadi. Namun tentunya berprosesnya dan mengikuti dinamika yang berkembang dan mengikuti irama masing-masing partai.
"Kalau dirasa itu merupakan suatu kebutuhan dan merupakan suatu kesepakatan (koalisi) yang bisa dilakukan ya kenapa tidak, kan begitu. Tapi tentunya kan masing-masing bukan karena partai besar," tegasnya kembali.
Ia mengatakan penentuan capres dan cawapres harus dilihat dari tingkat keterpilihan, popularitas dan elektabilitas para calonnya.
Ia mengakui penentuan hal tersebut nantinya akan menimbulkan permasalahan antar partai yang ingin berkoalisi. "(solusinya) itu di menit-menit terakhir, itu akan ada keputusan politik," ujarnya.
Firman mengatakan jika memang koalisi dengan PDI-P mengalami kebuntuan, tentu pihaknya terbuka berkoalisi dengan partai lain. Kebutuan itu terjadi ketika ada keinginan melakukan koalisi, tapi keduanya tetap pada pendirian untuk memposisikan calonnya di nomor 1.
"Nggak ada titik temu. Ketika sudah begitu dia harus cari alternatif lain, Bisa saja terjadi (Koalisi dengan Nasdem, PKB dll)," ujarnya.
Sementara saat ditanya kemungkinan ada agenda bertemu ketua umum PDI-P Megawati, Firman menyerahkan sepenuhnya hal itu pada Airlangga sebagai ketua umum Golkar. Partainya saat ini fokus pada konsolidasi ditingkat arus bawah yaitu di tingkat kepengurusan partai Provinsi, Kota dan Kabupaten.
"Untuk mendorong agar pak ketua umum ini tentunya harapan kami terus meningkat yang namanya popularitas dan elektabilitasnya. Namun kalau kembali untuk mengadakan pertemuan (dengan Megawati) adalah keputusan ketua umum," ujarnya. (J-1)
