MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan akan mengendalikan mobilitas masyarakat dan pengetatan protokol kesehatan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini dilakukan untuk mencegah gelombang ketiga covid-19.
Budi Karya menilai antisipasi perlu dilakukan. Sebab, upaya pemerintah dalam mengendalikan kasus covid-19 sampai saat ini sudah berjalan baik sehingga jangan sampai terjadi kenaikan kasus usai libur nataru.
"Semua pihak harus belajar dari negara-negara lain, yakni Tiongkok, Inggris, Jerman dan beberapa negara lainnya, yang mengalami gelombang ketiga kasus covid-19. Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama kompak menjaga kondisi yang sudah mulai membaik ini," kata Budi Karya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Antisipasi Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Selasa (26/10).
Tidak hanya itu. Budi Karya juga menginstruksikan agar para operator transportasi dapat memastikan kesiapan sarana transportasi massal. Dimulai dari aspek keselamatan, kelaikan, kondisi kesehatan para SDM transportasi dan aspek penting lainnya.
"Saya mendorong agar ramp check pada seluruh moda dapat dilakukan. Tidak hanya pengecekan kelaikan sarana, tetapi juga pengecekan kondisi kesehatan awak transportasinya," lanjutnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, landasan pemerintah untuk melakukan pengetatan mobilitas dan prokes di masa libur nataru yakni, sesuai arahan Presiden Joko Widod bahwa tren penurunan kasus covid-19 tidak boleh membuat semua pihak lengah terhadap penularan.
“Kegiatan berskala besar dan luas seperti libur nasional dan libur kegiatan keagamaan biasanya menyebabkan kerumunan massa dan seringkali menyebabkan terjadinya lonjakan kasus covid-19,” jelas Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri telah menghapus cuti bersama pada 24 Desember 2021, yang ada hanya libur Sabtu-Minggu biasa karena 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022 jatuh pada hari Sabtu.
Selain itu Muhadjir mengungkapkan, telah mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait antara lain: Kemenhub, Kemenag, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kemenparekraf, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenaker, Kominfo, dan TNI/Polri, untuk menyiapkan kebijakan dan langkah antisipasi menghadapi libur Nataru, khususnya pada rentang tanggal krusial yaitu 23 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022. (J-1)
