Sabtu 23 Oktober 2021, 10:04 WIB

Kejaksaan Terapkan Restorative Justice secara Profesional

RO/Micom | Politik dan Hukum
Kejaksaan Terapkan Restorative Justice secara Profesional

dok kejagung
.

 

KEJAKSAAN Agung telah menyelesaikan 313 perkara melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif hingga Oktober 2021.

Restorative justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban.

"Sampai dengan 18 Oktober 2021 tercatat sebanyak 313 perkara berhasil diselesaikan dengan Restorative Justice," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan, Jumat (22/10).

Burhanuddin menekankan agar penerapan mekanisme restorative Justice di Kejaksaan dapat diterapkan dengan baik dan profesional.

Ia menjelaskan bahwa proses tersebut diperlukan agar keadilan korban yang terenggut dapat benar-benar dipulihkan sehingga tidak menyisakan rasa dendam.

"Saya telah perintahkan pada Bidang Pengawasan untuk turut mengawasi, untuk itu jangan pernah saudara melakukan tindakan tidak terpuji dalam melaksanakan RJ (Restorative Justice)," jelasnya.

Pendekatan mekanisme hukum tanpa dibawa ke meja hijau dikenal sebagai restorative justice. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengedepankan pendekatan mediasi antara pelaku dengan korban.

Burhanuddin juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan tersebut memungkinkan penuntutan kasus pidana yang ringan tak dilanjutkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan.

Dalam Pasal 5 aturan itu, disebutkan bahwa perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam edngan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Kemudian, nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus  ribu rupiah.

Burhanuddin sebelumnya mengakui bahwa upaya penegakan hukum saat ini masih mengutamakan aspek kepastian hukum dan legalitas formal dibandingkan dengan keadilan yang substansial bagi masyarakat.

Sehingga, kata dia, tak kaget apabila banyak masyarakat yang memandang bahwa penegakan hukum itu seperti pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. (J-1)

Baca Juga

MI/VICKY GUSTIAWAN

NasDem Usulkan Pembahasan 14 Isu Krusial Revisi KUHP Melalui Simulasi

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 15:40 WIB
Simulasi dikhususkan hanya untuk ketentuan yang dianggap masih...
Antara

Presiden Dijadwalkan Kunjungi IKN Nusantara pada Akhir Agustus

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 15:39 WIB
Jadwal kunjungan Kepala Negara pada akhir Agustus nanti, bertujuan melihat grounbreaking atau peletakan batu pertama di wilayah IKN...
ANTARA/HO/Kementerian Kominfo

Menkominfo Ajak Jaga Kedaulatan Digital di Momen HUT ke-77 RI

👤Mediaindonesia 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 15:10 WIB
Menurut Johnny kedaulatan digital dan data menjadi penting agar pergerakan nilai dan arus data baik secara nasional maupun global dapat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya