Akal-Akalan Golkar, Mahar Politik Jadi Sumbangan

POSISI ketua umum Partai Golkar amatlah strategis, sebab partai berlambang pohon beringin itu menjadi kekuatan terbesar kedua di Indonesia setelah PDIP.

Ketua umum Partai Golkar bisa mengerahkan jajaran partainya dari yang ada di eksekutif, legislatif, dan bahkan pengawasan keuangan negara, dari pusat sampai ke daerah. Karena itulah, kursi ketua umum Partai Golkar menjadi incaran.

Ada delapan orang yang akan bertarung merebut kursi ketua umum. Mereka ialah Aziz Syamsudin, Mahyudin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Syahrul Yasin Limpo, dan Indra Bambang Utoyo.

Tugas ketua umum tidaklah ringan untuk mempersatukan kembali keutuhan Golkar yang terpecah selama hampir satu tahun ini. Ketua umum diharapkan mampu mengembalikan citra Golkar dari partai milik perseorangan atau segelintir elite menjadi badan hukum publik yang menjadi milik bersama para anggota.

Sayangnya, Partai Golkar mengedepankan kemampuan finansial calon ketua umum daripada mencari tokoh pemersatu partai. Setiap calon ketua umum pada mulanya diwajibkan menyetor uang pendaftaran sebesar Rp1 miliar. Enam dari delapan calon ketua umum sudah menyerahkan uang pendaftar, hanya Limpo dan Utoyo yang menolak.

Mahar politik ala Partai Golkar menuai kecaman. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan, iuran tersebut rawan terjadi gratifikasi karena sebagian dari mereka merupakan penyelenggara negara. Menurut dia, iuran partai dengan cara itu tidak wajar.

"Uang setoran Rp 1 miliar adalah politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar?" kata Laode. "Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo yang memastikan akan hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali pertengahan Mei ini, juga ikut berkomentar. Ia mengatakan, gelaran seperti itu memang perlu biaya. "Itu perlu biaya, biaya itu dari mana? Itu dari gotong-royong seluruh anggota," kata Jokowi.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung juga menolak adanya syarat Rp1 miliar namun suaranya tidak didengar panitia. Ia khawatir, Golkar yang didirikan untuk berjuang dengan ide-ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa berubah haluan akan lebih dikenal sebagai organisasi yang selalu membicarakan tentang uang. “Itu bisa mempengaruhi citra Golkar. Nanti rakyat menjauhi Golkar karena bicara uang terus,” ujar Akbar dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (7/5).

Bukan Partai Golkar namanya jika tidak panjang akal. Rapat pleno Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Jumat (6/5), memutuskan mengubah istilah uang pendaftaran menjadi uang sumbangan bagi calon ketua umum Golkar.

"SC telah memutuskan bahwa yang tadinya itu uang pendaftaran, menjadi sumbangan. Jadi ini bukan lagi uang pendaftaran, lebih-lebih uang mahar. Tapi ini sumbangan," ujar Ketua SC Munaslub Golkar Nurdin Halid. (X-2)