Rabu 13 Oktober 2021, 19:15 WIB

Mayoritas Publik belum Membutuhkan Amandemen UUD 1945

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Mayoritas Publik belum Membutuhkan Amandemen UUD 1945

Dok MI
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

 

Perlu masukan dari berbagai pihak untuk mendapat gambaran kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sebelum memutuskan pembahasan wacana amandemen UUD 1945. Hasil survei Indikator menyebutkan sebagian besar masyarakat belum membutuhkan amandemen.

"Merespon wacana amandemen yang berkembang saat ini, kami melibatkan lembaga survei untuk memotret apa yang benar-benar menjadi keinginan masyarakat saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka Diskusi Publik bertema Menilai Urgensi Amandemen Ke-5 UUD 1945, Sudahkah Berlandaskan Kepentingan Bangsa? yang digelar Fraksi Partai NasDem MPR RI di Tangerang, Banten, Rabu (13/10).

Menurut Lestari, pertanyaan yang penting untuk dipastikan dalam merespon wacana amandemen dengan agenda memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pada salah satu pasal pada UUD 1945 adalah apakah benar amandemen itu merupakan keinginanan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Apalagi, menurut Rerie, wacana amandemen ini merupakan warisan dari keanggotaan MPR RI periode sebelumnya, yang sudah pasti kondisi saat itu berbeda dengan saat ini.

Diskusi Publik ini, ujarnya, merupakan bagian upaya Fraksi Partai NasDem untuk menajamkan dan mendalami kebutuhan masyarakat yang berkembang saat ini.

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari mengungkapkan, melakukan perubahan UUD atau amandemen UUD bukanlah hal yang tabu, karena dibenarkan oleh UUD 1945 yang membuka peluang untuk itu.

Yang menjadi persoalan, ujar Taufik, apa yang mendorong wacana untuk melakukan amandemen ke-5 terhadap UUD 1945. Tentunya, tegas dia, harus ada alasan kuat yang benar-benar datang dari rakyat.

"Karena konstitusi ini milik rakyat, sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Bapak Surya Paloh, kami harus bertanya kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang diinginkan mereka," ujar Taufik.

Melalui kerja sama dengan lembaga survei Indikator, ujar Taufik, Fraksi Partai NasDem MPR RI mencoba mendapat gambaran keinginan masyarakat saat ini.

Pada kesempatan itu, Direktur Indikator  Burhanudin Muhtadi mengungkapkan, dari hasil survei yang dilakukannya pada September 2021, terungkap bahwa 69% dari kelompok elite dan 55,% responden publik yang disurvei menyatakan belum saatnya amandemen UUD 1945 dilakukan.

Menurut Jacob Tobing, yang berpengalaman sebagai Pantia AdHoc (PAH) MPR,  usulan amandemen yang mengemuka saat ini seperti punya agenda tersembunyi yang dibuat oleh para elite karena  biasanya perubahan konstitusi itu, jelasnya, melalui proses dan kondisi kedaruratan dulu. Namun, saat ini tidak ada kondisi darurat, tetapi muncul usulan amandemen. (RO/OL-12)

 

Baca Juga

dok pribadi

Spanduk Warung Bergambar Airlangga Bermunculan di Tangerang

👤RO/Micom 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 21:34 WIB
Warungnya dipasangi spanduk karena pernah mengikuti pelatihan wirausaha maju, dan bergabung dengan komunitas UMKM usAHA yang dibina...
Dok MI/ Rommy Pujianto

Relawan Jokowi Nilai Pola Pikir Rocky Gerung Delusif Bermotif Kebencian

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 18:28 WIB
Asal bicara dan berbeda karena lebih didasari motif...
MI/Lilik Dharmawan

Anggota Komisi VII DPR Minta PLN Percepat Bangun Pembangkit EBT

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 18:15 WIB
PLN disarankan tidak lagi memakai kerangka yang sama dengan 'Independent Power Producer' (IPP) atau perusahaan listrik swasta...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya