Selasa 28 September 2021, 06:30 WIB

Presiden Ingatkan Polisi Jangan Lindungi Mafia Tanah

Ars/Ykb/X-7 | Politik dan Hukum
Presiden Ingatkan Polisi Jangan Lindungi Mafia Tanah

ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Kepala Negara dalam acara Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

 

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di Tanah Air.

"Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang melindungi mafia tanah tersebut," kata Kepala Negara dalam acara Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Kamis (23/9), pun menyatakan Polri akan mengusut dan menindak tegas para mafia tanah di Indonesia. "Pasti instruksi dari Presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat," ungkapnya.

Salah satu kasus mafia tanah yang ditangani polisi ialah lahan di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Akibatnya, PT Pertamina kehilangan Rp244,6 miliar.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengakui kasus itu ditangani oleh Direktorat Pidana Umum dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Namun, belakangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus juga menangani kasus ini untuk dugaan pencucian uangnya.

"Leader-nya ada di Direktorat Pidana Umum. Kami hanya mengikuti untuk TPPU-nya," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Helmy Santika saat dimintai konfirmasi, Kamis (23/9).

Berdasarkan sumber di kepolisian, penyidik di Dittipidum Bareskrim Polri sudah berkeyakinan 90% Verponding Indonesia No C.22 dan C.178, serta Girik C No 28 yang dipakai untuk memenangi perkara hingga tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung (MA) adalah palsu.

Namun, penyelidikan terkendala oleh legalitas PT Pertamina sebagai pelapor. Pertamina baru bisa dianggap legal jika bisa menghadirkan surat-surat yang dianggap palsu itu.

Surat-surat itu diketahui sempat disita oleh penyidik Subdit Harda Ditkrimum Polda Metro Jaya ketika menangani laporan dari keluarga Tjut Aminah Markam yang diwakili kuasa bernama Endit Kuncahyono.

Laporan yang dibuat pada 4 Februari 2014 dengan terlapor ahli waris RS Hadi Sopandi, dengan tuduhan telah memalsukan surat, sudah dihentikan penyidikannya pada 20 Oktober 2020.

Namun, saat kasusnya dihentikan, surat-surat itu dikembalikan kepada ahli waris RS Hadi Sopandi. (Ars/Ykb/X-7)

Baca Juga

MI/Agus Mulyawan

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Ciptakan Efek Gentar

👤Sri Utami 🕔Selasa 25 Januari 2022, 14:19 WIB
Perjanjian tersebut untuk mencegah dan memberantas tindak pidana lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan...
Antara

Pekan Depan, Maruli Simanjuntak Dilantik Jadi Pangkostrad

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 25 Januari 2022, 14:09 WIB
PELANTIKAN Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Komando Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) direncanakan digelar pekan...
ANTARA FOTO/Adam Bariq

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Bekasi Jadi Saksi untuk Tersangka Rahmat Effendi

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 25 Januari 2022, 13:37 WIB
Chairoman J. Putro dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya