ANGGOTA Komisi III DPR Nasir Djamil mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri agar humanis dan tidak reaktif menanggapi aspirasi dan kritik yang muncul di masyarakat. Dia berharap instruksi terbaru agar polisi menerapkan pendekatan humanis bisa diterapkan dengan baik di lapangan.
"Ada kesenjangan antara Presiden dengan institusi penegak hukum dan institusi yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya berterima kasih juga dengan Presiden sudah mengingatkan Kapolri dan Kapolri kemudian membuat telegram mengingatkan jajarannya untuk melakukan pendekatan humanis dalam menyikapi kritik di masyarakat," kata Nasir dalam diskusi Crosscheck Medcom.id bertajuk Cerita Suroto Ketemu Joko Widodo, Minggu (19/9).
Menurut Nasir, peristiwa peternak ayam Suroto yang diamankan polisi saat membentangkan poster pada kunjunngan Presiden Joko Widodo di Blitar menunjukkan persoalan demokrasi. Indonesia beberapa tahun terakhir disorot mengenai kemunduran kebebasan sipil serta kebebasan berpendapat.
Para pengamat dan akademisi, kata Nasir, menilai demokrasi di Indonesia ini tanpa demos atau demokrasi tanpa rakyat. Ketika masyarakat bersuara menyampaikan aspirasi justru kemudian kerap dipidanakan dengan pasal-pasal karet pada UU Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE).
Di sisi lain, Nasir juga menilai kemunculan Suroto bisa menjadi autokritik bagi para anggota dewan. Menurutnya, Suroto yang langsung menyampaikan keluh kesah ke Presiden mencerminkan anggota parlemen seakan tidak menjadi pilihan masyarakat. Nasir menilai fungsi anggota legislatif sebagai wakil rakyat seolah tak tampak.
"Hadirnya Pak Suroto di lintasan jalan Presiden seolah-olah memang anggota legislatif belum berfungsi dengan baik menjadi tempat aspirasi rakyat. Saya sedih, prihatin juga, ternyata mereka tidak melihat legislatif yang menjadi rumah rakyat. Itu belum mereka lihat sehingga mereka menyampaikannya dengan mural, dengan poster," ucapnya. (OL-14)
