Bersolek Paripurna

RAKYAT kerap dibuat geleng-geleng oleh tingkah polah para anggota dewan di parlemen.

Mulai kursi anggota dewan yang nyaris kosong saat sidang paripurna sampai terlibat perkara kode etik di Mahkamah Kehormatan Dewan, atau bahkan terseret kasus korupsi.

Sebut saja anggota DPR Fraksi Golkar Setya Novanto yang harus lengser dari jabatannya sebagai ketua DPR karena terlibat kasus 'papa minta saham'.

Begitu pula, anggota DPR dari Fraksi PPP Fanny Safriansyah alias Ivan Haz yang terbukti melanggar kode etik berat yang berujung pada sanksi pemecatan.

Memasuki tahun kedua duduk di bangku wakil rakyat, kinerja mereka masih saja tergolong buruk.

Para wakil rakyat seolah lupa dengan janji-janji kampanye yang mereka gaungkan saat kampanye dulu.

Tingkat kehadiran anggota dalam rapat di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR dan dalam sidang paripurna pun cukup memprihatinkan.

Tidak sedikit anggota dewan absen dari rapat yang telah diagendakan.

Ada pula yang kehadirannya di DPR bisa dihitung jari.

Bilapun hadir, hanya tanda tangan yang terlihat, fisiknya entah di mana.

Menitip presensi saat sidang paripurna tidaklah tabu.

Berbagai kalangan lantas mempertanyakan komitmen para anggota dewan sebagai wakil rakyat.

Bagaimana mereka mau memperjuangkan hak rakyat bila tidak hadir dalam rapat yang semestinya sudah jadi tanggung jawab mereka?

Bila bicara mengenai rapat, anggota dewan pun lebih memilih untuk menggelar rapat baik panitia khusus (pansus) maupun panitia kerja (panja) di hotel berbintang, ketimbang memanfaatkan fasilitas ruangan yang ada di DPR.

Padahal, ruangan yang tersedia melimpah walaupun, tentu saja, tidak dilengkapi sauna serta kamar tidur yang bisa menampung satu keluarga.

Seakan merasa kurang, anggota dewan juga disibukkan kegiatan mempersolek wajah kantor mereka.

Tengok saja lantai dua di Gedung Nusantara III yang dipoles menjadi mewah.

Bahkan, ada rencana untuk pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara di kompleks parlemen.

Di sisi lain, publik masih menunggu mereka untuk giat memperbaiki kualitas kinerja.

Tidak bosan-bosannya kita terus mengingatkan kepada anggota dewan.

Mereka sebagai wakil rakyat harus mulai kembali memahami bagaimana tanggung jawab dari jabatan yang mereka emban.

Sudah selayaknya perbaikan kualitas kinerja menjadi prioritas.

Dengan begitu, kinerja anggota dewan di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dinilai masih rendah dapat meningkat.

Memang tidak salah bila DPR ingin mempercantik gedung demi menunjang kenyamanan bekerja.

Namun, ada baiknya perbaikan wajah DPR tersebut juga harus diikuti peningkatan kualitas kinerja mereka.

Jika keduanya tidak berjalan seiring sejalan, akan terjadi ketimpangan.

Tampilan boleh jadi tampak mentereng dengan gedung mewah menjulang nan megah, tetapi kinerja terlihat kusam di mata rakyat.

Harapan tentu saja masih ada.

Tidak bisa dimungkiri kinerja DPR sedikit membaik ketimbang tahun pertama.

Hanya, rakyat menginginkan perbaikan yang lebih pesat.

Kita ingin DPR bersolek secara paripurna. (Nur Aivanni/P-1)