Sudah Dikasih Ruangan Mewah,malah Pilih Hotel

SEKETIKA saat melangkahkan kaki ke lantai II Nusantara III Gedung DPR RI, pandangan mata langsung terpaku pada dekorasi mewah di ruangan itu.

Kusen-kusen dipernis mengilap serta pintu-pintu menuju ruangan lainnya dihiasi ukiran.

Lantainya pun dari marmer.

Aroma dinding yang baru dicat pun masih dapat tercium, wanginya menyatu bercampur dengan pengharum ruangan.

Lantai itu jarang digunakan, terkadang untuk pertemuan.

Pimpinan dewan lebih sering menerima tamu di lantai III Gedung Nusantara III, satu lantai dengan ruang kerja mereka.

Selain lantai II Nusantara III DPR, ruang kerja wartawan di lantai dasar Nusantara III DPR juga ikut ditata dengan interior modern, sekilas seperti berada di restoran Jepang dengan meja dan kursi kayu yang dilengkapi dengan terminal listrik untuk mengisi daya baik ponsel ataupun perangkat seperti komputer jinjing.

Di ruangan terpisah tersedia sofa dan beberapa komputer.

Tidak hanya itu, sejumlah televisi flat terpasang.

Setiap ruangan tersedia hingga tiga televisi yang fungsinya menayangkan rapat kerja di ruang komisi yang ada di DPR.

Ruang kerja wartawan juga dilengkapi CCTV sehingga dapat terlihat tamu yang berkunjung ke gedung parlemen menuju ruang pimpinan dewan.

Antara ruang konferensi pers yang biasanya digunakan untuk kegiatan diskusi dan ruang kerja wartawan dipisahkan pintu kaca.

Renovasi hanya untuk ruangan khusus wartawan menelan biaya sekitar Rp832,51 juta.

Sebelumnya ruangan khusus wartawan dipenuhi perabotan lama dan sofa lusuh.

Tampilannya seperti gudang, banyak debu dan asap rokok.

Proses renovasi sejumlah ruangan di gedung DPR dimulai saat Ketua DPR Setya Novanto menjabat.

Setelah dia mundur pada akhir 2015, rehab mewah gedung DPR dilanjutkan Ade Komarudin yang menggantikan Novanto.

Sebenarnya banyak ruangan di gedung parlemen yang dapat digunakan tetapi jarang difungsikan, seperti ruang rapat panja Gedung Nusantara II lantai 2 ataupun ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Gedung Kura-Kura.

Rapat Bamus lebih sering digelar di Nusantara III lantai 3 di dekat ruangan pimpinan dewan.

Pilih hotel

Di tengah fasilitas Gedung DPR yang memadai, anggota dewan kerap kali melangsungkan rapat-rapat di luar seperti di hotel.

Seperti rapat panitia khusus Revisi UU 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung di Hotel Milenium Jakarta dan Hotel Atria Gading, Serpong, Tangerang.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan pihak kesekjenan DPR yang menentukan tempatnya.

Menurut Ade, tidak ada protes mengenai hal itu.

Konsinyasi adalah berkumpulnya pegawai dilakukan di luar kantor karena menggarap pekerjaan secara intensif.

"Yang protes kan wartawan karena jauh dari narasumber," jawab Ade singkat.

Anggota Fraksi PKS di DPR Nasir Djamil menyebut anggaran untuk rapat di luar Gedung DPR memang tersedia.

"Agar lebih fokus dan memang anggaran untuk itu tersedia," ujarnya.

Nasir mengutarakan memang setiap tahun saat pembahasan RUU di tingkat panja, rapat antara DPR dan pemerintah digelar di hotel.

"Setiap tahun saat pembahasan RUU di tingkat panja, hotel-hotel itu biasanya dipakai," ujarnya.

Tempat rapat tersebut ditentukan pimpinan panitia kerja RUU.

"Kami (anggota panja) tentu mengikuti," imbuhnya.

Setelah pimpinan panja mengusulkan tempat rapat akan digelar, pihak sekretariat akan mencarikan hotel atas usul tersebut.

Rapat digelar minimal selama tiga hari.

Nasir mengaku fasilitas yang diperoleh anggota dewan hanya uang transportasi.

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti menyebut tempat rapat anggota dewan di luar Gedung DPR ditentukan alat kelengkapan dewan yang bersangkutan.

Berapa anggaran yang disediakan DPR untuk mengadakan rapat di luar Gedung DPR sudah sesuai dengan aturan.

"Itu diatur melalui peraturan menteri keuangan, ada standarnya," tandasnya. (Ind/Nur/P-2)