Pengamat Berharap Parpol jangan Jadi Dinasti Keluarga

PENGAMAT politik, Emha Husein Alphatani, menegaskan bahwa Partai Demokrat (PD) sejak berdiri hingga menjadi partai besar bukan karena perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebaliknya, Demokratlah yang telah membesarkan SBY sehingga bisa menjadi Presiden RI dua periode. Bahkan SBY tak bisa disebut sebagai pendiri Demokrat seperti yang selalu dihembuskan loyalis Cikeas.

"Disadari atau tidak, Partai Demokratlah yang telah membesarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan bukan sebaliknya sebagaimana terpatri di benak sebagian khalayak yang belum diberikan pencerahan di mana disebutkan SBY lah yang membersarkan partai itu. Kenyataannya, PD lah yang membesarkan SBY sehingga bisa menjadi Presiden RI dua periode," ujar Emha Husein Alphatani, Senin (6/9).

Baca juga: Parpol Jalankan Sistem Kartel Demi Amankan Sumber Daya ...

Emha menuturkan bahwa saat ini sebagian khalayak masih berasumsi bahwa SBY adalah pendiri Demokrat. Padahal sejatinya SBY bukan pendiri dan baru bergabung dengan partai itu pada tahun awal-awal pendirian setelah dia dengan lugas menyatakan keinginannya untuk bergabung.

"Dalam sebuah rekaman video, SBY dalam sambutannya mengatakan 'ijinkan saya bergabung menjadi anggota Partai Demokrat'. Dalam Akta Pendirian Partai Demokrat pun nama Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada, demikian juga dengan nama salah satu keluarga Cikeas," ungkap Emha.

"Yang lebih miris, tatkala PD dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, di Jakarta Hilton Convention Center, SBY tidak hadir. Dia malah memilih untuk menghadiri deklarasi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengan ketuanya Ryaas Rasyid dan Sekjen Andi Alfian Malarangeng. Bisa dipastikan bahwa ketika itu, SBY tidak memandang sebelah matapun kepada PD melainkan lebih fokus pada PDK," lanjutnya.

Begitu pun ketika usai Kongres Bali yang digelar di Ballroom Inna Hotel Sanur, Bali pada 23 Mei 2005, saat Hadi Utomo, adik ipar Ani Yudhoyono terpilih sebagai Ketua Umum dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, menurutnya, tidak sekalipun SBY mendatangi kantor DPP Partai di Jalan Pemuda, sebuah gedung yang merupakan asset property Johnny Allen Marbun yang ketika itu menjabat Ketua Bidang OKK (Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi).

Lantas, dia pun mempertanyakan, atas dasar apa, SBY ingin menjadikan PD sebagai partai keluarga sampai-sampai SBY menempatkan dirinya sebagai Ketua Majelis Tinggi sepanjang usia. "Ada yang sempat berkelakar bukan Ketua Majelis Tinggi tetapi Ketua Majelis Ketinggian, saking besarnya peranan SBY dalam menentukan arah partai, sekaligus mempertajam peranan kedua pangerannya," tegasnya.

"Betapa tidak, jika Ketua Majelis Tinggi berhalangan, sebagai gantinya adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi yang dalam hal ini adalah Ketua Umum yakni AHY. Dan jika AHY berhalangan maka sebagai gantinya adalah Wakil Ketua Umum dalam hal ini Ibas," kata Emha.

Belum lagi, lanjut Emha, kalau membedah peranan Mahkamah Partai (MP). Di tubuh Partai Demokrat, MP hanya sekadar pajangan yang mandul. Keputusan MP tidak lagi bersifat final dan mengikat secara internal sebagaimana diamanatkan UU. No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tetapi hanya sebatas rekomendasi yang keputusannya ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi.

"Kesemuanya ini tertuang dengan jelas dan transparan apabila AD/ART Partai Demokrat dibedah secara utuh. Konon kabarnya, menurut para saksi mata peserta Kongres V PD tahun 2020, sama sekali tidak ada pembahasan tentang Perubahan AD/ART. Jadi, semua argumentasi PD Kubu AHY yang menyebutkan AD/ART sudah final dan dibahas pada Kongres V PD, adalah pembohongan publik yang sengaja ditebarkan untuk memuluskan peranan dinasti," ungkap Emha.

Emha juga mengungkapkan bahwa besarnya peranan Ketua Majelis Tinggi dalam tubuh PD menjadikan partai itu sangat bergantung pada keputusan dan titah SBY. Menurutnya, inilah awal Demokrat yang demokratis menjadi partai tirani dan oligarki. Betapa tidak, mekanisme organisasi ditebas habis hanya untuk memuluskan karier anaknya yang dikorbankan dari militer untuk berkiprah di politik. (Ant/A-1)