Tidak Tahu dan Kesaksian Palsu

PENGACARA Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir, Haerudin Massaro, geram bukan kepalang mendengar kesaksian anggota Komisi V DPR, Andi Taufan Tiro. Kliennya yang menjadi terdakwa sudah mengaku pernah memberi uang suap kepada Andi sebanyak Rp7,4 miliar, baik melalui perantara maupun secara langsung.

Suap tersebut agar program aspirasi Andi berupa pembangunan ruas Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp30 miliar dan peningkatan ruang Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp70 miliar di Maluku menjadi garapan Khoir. Tidak dinyana, kesaksian Andi tidak sesuai harapan, Andi terus menjawab, ‘tidak tahu’.

“Berarti di Republik ini sudah tidak ada tempat untuk orang jujur. Kalau tidak jujur, tidak ditahan,” kata Haerudin dengan nada tinggi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/4) lalu.

Saat jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa kode program proyek atas namanya, Andi tetap merasa tidak mengetahui. Kukuhnya Andi sempat memancing perdebatan antara anggota majelis hakim Faisal dan anggota DPR dari Fraksi PAN itu. Andi berani bersumpah dan siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya.

Kesaksian Andi bertolak belakang dengan saksi-saksi lainnya yang telah dihadirkan sebelumnya. Jailani misalnya, staf ahli di DPR, mengaku ia sendiri yang menyampaikan uang Rp4 miliar kepada Andi. Uang itu berasal dari staf keuangan PT WTU, Erwantoro.

Kesaksian palsu bukan hal yang baru di peradilan tipikor. Contohnya, dalam persidangan yang menyeret ajudan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, Said Faisal. Saat bersaksi, Said membantah pernah menerima bungkusan Rp500 juta dari PT Adhi Karya untuk diberikan ke Rusli. Kesaksian itu berbeda dengan empat saksi lainnya. Di pengadilan, Said terbukti berbohong dan diganjar 7 tahun penjara serta denda 350 juta.

Kini, Andi Taufan telah jadi tersangka. Publik menunggu pembuktian serupa oleh penga­dilan, sekaligus menegakkan slogan yang kerap digaungkan KPK, ‘Berani jujur, hebat!’ (Erandhi H Saputra/P-1)