Jumat 03 September 2021, 20:21 WIB

Wamen: Perlu Sinergi Pusat dan Daerah atasi Konflik Pertanahan

Muhammad Fauzi | Politik dan Hukum
Wamen: Perlu Sinergi Pusat dan Daerah atasi Konflik Pertanahan

dok.tangkapan layar
Anggota DPD RI 2019-2024 Agustin Teras Narang, pengajar pasca sarjana FH UKI Hendri Jayadi Pandiangan, Wakil Ketua APHA Kunthi Tridewiyanti

 

PUSAT Kajian Otonomi Daerah (PUSKOD) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH-UKI) kembali menggelar webinar. Kali ini, PUSKOD mengambil tema "Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Otonomi Daerah Terkini", Jumat (3/9)

Hadir sebagai narasumber,  Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Surya Tjandra,  Ketua PusKAHA FHUP dan Wakil Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Kunthi Tridewiyanti, serta Hendri Jayadi Pandiangan pengajar pasca sarjana FH UKI.

Dalam kesempatan itu, anggota DPD RI 2019-2024 Agustin Teras Narang yang didapuk sebagai pengantar webinar mengatakan, dari hasil inventarisasi 34 provinsi di Indonesia konflik tanah adat di daerah masih kerap terjadi.

"Dari yang kesekian kami temukan dari permasalahan konflik tanah adat atau ulayat masih kerap terjadi di daerah," jelas Teras Narang.

Pendiri PUSKOD UKI itu menambahkan, konflik tanah dengan dengan tapal batas atau batas wilayah juga kerap terjadi di tingkat Kalurahan hingga provinsi. "Baik ditingkat desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi tapal batasnya kerap tidak sinkron," ungkap Teras Narang.

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 selama ini belum bisa dijalankan secara maksimal.  "Belum bisanya implementasi Perpres ini bisa menimbulkan masalah baru," ujar Teras Narang.

Wamen Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau BPN Surya Tjandra, mengungkapkan, perlu kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna menyelesaikan permasalahan tanah yang kerap tejadi.

"Seperti kita ambil contohnya saat pembanguan rumah bagi masyarakat Palu yang terkena tsunami. Saat itu memang ada permasalahan tanahnya. Namun berkat kerjasama dengan Pemprov, Pemkot Palu dan pusat masalah sengketa tanah yang akan dibangun segera teratasi," ucap Surya Tjandra.

Sementara, Dr. Kunti Dewiyanti, menekankan pentingya permodelan dan upaya-upaya pengakuan hak-hak adat.  "Disadari meskipun seringkali terjadi silang klaim dan perbedaan data, namun, kepekaan dari para pihak amat penting untuk menguatkan kredibilitas hukum dalam keragaman di Indonesia," ucapnya.

Menurutnya, sumbangan penting dari kajian otonomi daerah dibutuhkan untuk dapat membaca persilangan hukum ini dikelola. Otonomi daerah perlu untuk sampai pada ketajaman mencemati persilangan hukum dan dampaknya pada masyarakat setempat.

Di sisi lain, menurut pengajar pasca sarjana FH UKI Hendri Jayadi Pandiangan , selama ini konflik pertanahan bukan hanya terjadi antara masyarakat dengan Pemda. Namun, masyarakat juga sering berbenturan dengan para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya.

"Harus ada sinkronisasi antar pemerintah daerah maupun pusat. Masyarakat sendiri kadang-kadang sering jadi korban dengan adanya konflik pertanahan," ucap Hendri.

Sekretaris Eksekutif PUSKOD UKI ini berpikir tidak ada salahnya jika pengadilan khusus mengenai agraria dibentuk.  "Karena ada juga pengadilan Niaga di Indonesia. Jadi, tidak ada salahnya juga dibentuk pengadilan khusus agraria untuk penyelesaian konflik agraria di Indonesia," saran Hendri Jayadi.

Dekan FH UKI Hulman Panjaitan berharap, kedepan Puskod FH UKI tidak hanya berhenti dalam webinar diskusi nasional ini, tapi juga dapat melakukan sumbangan pemikiran terhadap isu Pertanahan yang berbenturan dengan kepemilikan kepentingan masyarakat didaerah. (OL-13)

 

Baca Juga

ANTARA/Dhemas Reviyanto

Jaksa Agung Sebut Penyalahguna Narkoba Lebih Tepat Direhabilitasi

👤Basuki Eka Purnama 🕔Selasa 28 Juni 2022, 13:15 WIB
Burhanuddin menjelaskan tujuan dari penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika adalah untuk memulihkan keadaan korban...
FOTO ANTARA/Widodo

26 Parpol Telah Terdaftar di Sistem Informasi Parpol Pemilu 2022

👤 Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 28 Juni 2022, 12:36 WIB
KPU menyatakan jumlah partai politik (parpol) yang mendaftar dan terintegrasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) terus...
Antara/Fikri Yusuf

Aturan Baru Keimigrasian Indonesia, Anak Pasangan Campuran dapat Dwi Kewarganegaraan

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 28 Juni 2022, 12:12 WIB
Berlakunya PP 21, menunjukkan Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya