SEKJEN Partai Golkar Idrus Marham menyebutkan SK Kementerian Hukum dan HAM terkait Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali akan keluar kemarin malam atau hari ini.
Meskipun SK Kemenkum dan HAM nantinya berbasis dari hasil Munas Bali, kepengurusan yang tertuang dalam SK tersebut merupakan hasil rekonsiliasi dengan kubu Munas Ancol. Ada sebanyak 75 nama kader Munas Ancol yang diakomodasi dari 95 nama yang diajukan. Dengan begitu, hampir 80% kader Munas Ancol terakomodasi.
Hal itu diutarakannya setelah menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rangka harmonisasi nama-nama kader Golkar yang masuk dalam kepengurusan tersebut. "Tadi saya sudah paraf semua dari hal-hal yang dikhawa-tirkan ada terjadi perbedaan-perbedaan dan semuanya sudah selesai," jelasnya.
Jika SK keluar malam tadi, Golkar akan menggelar rapat pleno DPP pada Kamis (28/4) atau Jumat (29/4) pekan ini. Rapat pleno tersebut nantinya akan memastikan terkait waktu penyelenggaraan Munaslub, materi yang telah disusun steering committee/SC), dan penetapan kepanitiaan Munaslub.
Adapun terkait kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Munaslub Golkar, Idrus menyebut Presiden akan hadir kapan pun munaslub digelar. Apakah itu digelar pada 23 Mei, 25 Mei, atau 27 Mei.
"Tanggal berapa saja yang diputuskan Golkar, akan dihadiri Presiden (Joko Widodo)," imbuhnya.
Idrus juga menyinggung soal iuran untuk calon ketua umum Golkar yang akan maju pada Munaslub pada 23 Mei nanti. "Bagi saya tidak ada masalah. Kalau alasannya bisa diterima secara rasional dan objektif, tentu memang ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai kader.
Sebelumnya hasil rapat panitia pengarah Munaslub Golkar disepakati bagi bakal calon ketua umum akan dibebankan iuran sekitar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar.
Anggota SC Andi Sinulingga menyampaikan iuran dari bakal caketum merupakan bentuk dari wujud kemandirian keuangan parpol. Ia menyebut secara substansi tidak ada bakal caketum yang keberatan dengan iuran tersebut. Hanya saja ada yang keberatan terkait besaran iurannya.
"Seperti Bung Mahyudin yang hanya mau nyumbang Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Intinya semua caketum bersedia menyumbang kok," jelasnya.
Masih diproses
Jika Surat Keputusan Golkar sudah ditandatangani Menkum dan HAM, pengajuan surat keputusan untuk kepengurusan PPP masih diproses. Pihaknya belum berjanji kapan permohonan itu akan disahkan. Yasonna tidak bisa memberikan janji kapan SK yang diklaim merupakan perwujudan islah PPP itu akan disahkan. Yasonna pun enggan berkomentar tentang hal ini.
Meskipun belum disahkan, kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede, Jakarta, sudah mengakomodasi semua pihak, termasuk Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah yang selama ini berseberang-an. Total ada 146 pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy meng-ungkapkan keberadaan 146 pengurus harian dan 11 Waketum di DPP baru itu ialah konsekuensi islah. Jumlah tersebut melonjak sekitar 270% jika dibandingkan dengan DPP PPP hasil Muktamar Bandung yang hanya mencapai 55 peng-urus dan 4 waketum. (Kim/Cah.P-2)
