Kamis 05 Agustus 2021, 21:00 WIB

Dinilai Cacat Hukum, Muncul Desakan Penundaan Pelantikan Komite BPH Migas  

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Dinilai Cacat Hukum, Muncul Desakan Penundaan Pelantikan Komite BPH Migas  

ANTARA
bahan bakar minyak

 

KEPUTUSAN Komisi VII DPR RI tentang hasil uji kelayakan ketua dan anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)  akhir Juni 2021 dinilai cacat hukum. Itu karena proses hasil seleksi ketua dan anggota komite BPH Migas yang tidak sah karena sarat dengan konflik kepentingan. 

Kuasa hukum Ahmad Rizal salah satu peserta seleksi komite BPH Migas, Happy Hayati Helmi dan Viktor Santoso Tandiasa mengungkapkan, Ketua Pansel BPH Migas telah meloloskan tujuh dari 18 peserta yang bekerja pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi atau usaha lain terkait dan atau terikat perjanjian atau memiliki kepentingan finansial dengan suatu badan usaha atau bentuk usaha tetap atau seluruh pelaku kegiatan usaha yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Padahal hal ini dilarang dalam ketentuan seleksi. 
 
"Ini tentu sangat merugikan calon peserta yang telah lulus hingga tahapan wawancara, termasuk klien kami yang tidak diloloskan tanpa ada penilaian yang jelas untuk mengikuti proses fit and proper test di DPR RI," demikian kata Happy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/8). 

Lebih lanjut Happy kemudian menyebutkan beberapa nama yang berasal dari Grup Pertamina dan mengikuti seleksi BPH Migas. Pengamatan Happy, dugaan konflik kepentingan itu mulai terendus karena Sekjen Kementerian ESDM selaku Ketua Panitia Seleksi Ketua dan Anggota Komite BPH Migas merupakan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina. 

Happy menambahkan, indikasi konflik kepentingan makin menguat karena Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji juga menjadi Anggota Panitia Seleksi Ketua dan Anggota Komite BPH Migas merangkap Komisaris pada Badan Usaha PT Pertamina Hulu Energi.

Dalam perspektif hukum administrasi, Happy menjelaskan, Sekjen ESDM selaku Ketua Pansel dan Menteri ESDM selaku pembina dalam kepanitiaan seleksi tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan pengumuman hasil seleksi anggota Komite BPH Migas. Pejabat yang berwenang mengambil dan menerbitkan hasil seleksi tersebut hanyalah Presiden. 

"Sebagaimana disebutkan dalam UU Administrasi Pemerintahan, terhadap Pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan," demikian penjelasan Happy yang menjadi kuasa hukum bersama Viktor Santoso Tandiasa. 

Atas dugaan cacat hukum dan konflik kepentingan dalam seleksi Komite BPH MIgas itu, Victor juga mengaku telah melayangkan gugatan ke PTUN. Substansi dari gugatan itu salah satunya meminta ditunda pelaksanaan terhadap hasil panitia seleksi Pengumuman Nomor 15.Pm/KP.03/SJN.P/2021 tentang Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Calon Ketua Dan Anggota Komite BPH Migas, yang apabila dikabulkan majelis hakim mutatis mutandis Presiden juga tidak akan menetapkan ketua dan anggota Komite BPH Migas hasil seleksi DPR. 

Hal ini merupakan implikasi dari suatu keputusan yang tidak sah, dimana terhadap hasil seleksi Pansel tidak  mengikat  sejak ditetapkan dan segala  akibat  hukum  yang  ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. 

Selain itu juga disampaikan permohonan penundaan penerbitan penetapan Presiden atas ketua dan anggota Komite BPH Migas yang dipilih oleh DPR kepada Presiden pada 5 Agustus 2021.

"Dengan harapan Presiden menunda Penetapan Keputusan Presiden Atas Komite BPH Migas Terpilih Tahun 2021 oleh DPR RI, karena selayakya pejabat pemeritahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," urai Happy.

Sebagaimana diketahui terdapat calon terpilih yang memiliki konflik kepentigan yang dimintakan pembatalan di PTUN, diantaranya Basuki Trikora Putra, Wahyudi Anas, dan Harya Adityawarman.

Sembilan nama-nama ketua dan anggota Komite BPH Migas Periode 2021-2025 sebagai berikut; Erika Retnowati, Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasertya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, Yapit Sapta Putra. (RO/R-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/HO/Dispen Koarmada I

Inilah Penjelasan Bakamla RI Terkait Situasi Laut Natuna Utara

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:54 WIB
Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan ke Kemenko...
ANTARA FOTO/Indrayadi TH

PGI Kecam Kekerasan terhadap Nakes di Papua

👤Dhika kusuma winata 🕔Sabtu 18 September 2021, 15:23 WIB
PGI berharap aparat bisa segera mengusut kasus tersebut hingga tuntas. PGI juga berharap para pelaku ditindak tegas sesuai hukum serta...
Antara

Legislator PDIP Sebut Anggota DPR Dapat Gaji Rp60 Juta per Bulan

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 18 September 2021, 14:32 WIB
Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan anggota parlemen juga menerima dana reses, dengan anggaran setiap kegiatan di dapil...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Ramai-Ramai Abai Laporkan Kekayaan

KPK mengungkap kepatuhan para pejabat membuat LHKPN tahun ini bermasalah. Akurasinya juga diduga meragukan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya