Pemerintah Harus Bertindak Terkait Data Panama Papers

BEREDARNYA dokumen Panama Papers yang menyebut sejumlah nama pejabat publik Indonesia menuntut pemerintah untuk segera bersikap. Hal itu dikatakan Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan pers, Senin (25/4)

"Hal itu penting agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah," ungkap Hendardi.

Selain nama Ketua BPK Harry Azhar Azis, publik dikejutkan dengan munculnya nama Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM Luhut B Panjaitan dalam Panama Papers.

Meski Luhut membantah, tapi tetap saja dugaan keterlibatannya berpotensi akan mengganggu kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Apalagi Luhut merupakan pejabat strategis dalam kabinet," kata Hendardi

Baik Ketua BPK maupun Mekopolhukam keduanya sama-sama membantah dan sudah memberikan klarifikasi kepada Presiden Jokowi. KPK dan Presiden Jokowi yang mengaku sudah memvalidasi data bocoran itu, semestinya segera mengambil sikap.

Bagi Harry Azhar Azis, kata Hendardi, mengundurkan diri sebagai Ketua BPK adalah langkah terbaik untuk menyelematkan institusi pemeriksa keuangan tersebut.

Sementara pada Luhut, imbuhnya, Jokowi harus menghitung betul kebenaran dugaan keterlibatan itu dan dampak politik yang ditimbulkannya.

"Apapun keyakinan Jokowi, standar bersih hukum dan integritas tinggi harus dijadikan pedoman Presiden dalam Reshuffle II, sebagaimana Jokowi meminta pendapat KPK saat pembentukan kabinet," pungkas Hendardi. (RO/OL-3)