Selasa 20 Juli 2021, 13:49 WIB

Polri Tindak Tegas Penyebar Hoaks yang Ganggu Pemerintah Tangani Covid-19

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Polri Tindak Tegas Penyebar Hoaks yang Ganggu Pemerintah Tangani Covid-19

ANTARA
Ilustrasi

 

KABARESKRIM Polri Komjen Agus Andrianto menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menindak tegas adanya informasi palsu atau hoaks yang mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan covid-19.

Agus mengatakan pihaknya menginstruksikan jika pelanggaran melibatkan per orangan, maka kepolisian mengedepankan restorative justice sesuai Surat Edaran Kapolri. Namun, jika pelanggaran atau hoaks yang menyangkut pemerintah, maka pihaknya meminta ditindak tegas.

Baca juga: Asosiasi Pengusaha Dukung Vaksinasi Covid-19 Capai Herd Immunity

"Jika yang berkaitan mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas. Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," kata Agus, di Jakarta, Selasa (20/7).

Di samping penindakan hoaks, Agus juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di seluruh daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

Ia mengatakan masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal dalam penanganan pandemi covid-19. Ia meminta jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut.

"Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga," ujar Agus.

Agus mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajaran untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menyerap anggaran.

"Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam," ucap Agus. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA

Perubahan Warna Pesawat Presiden tak Perlu Diributkan

👤Sri Utami 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 13:48 WIB
Menurut Arteria tidak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih. Sehingga tidak perlu menjadi...
Ist

KPK Selisik Aliran Dana Kasus Ketok Palu RAPBD Jambi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 13:29 WIB
Sepuluh orang yang diperiksa itu yakni Ketua DPRD Jambi 2014-2019 Cornelis Buston, dua Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019...
MI/CIKWAN

KPK Panggil Dedi Mulyadi Terkait Korupsi di Indramayu

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 12:21 WIB
KPK memeriksa Dedi untuk mendalami rasuah yang dilakukan anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan mantan anggota DPRD Jawa Barat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kenyang Janji dan Pasrah Menunggu Keajaiban

Sejak peristiwa gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah hingga kini masih banyak warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya