PIM Bisa Berevolusi Menjadi Partai Politik

PERGERAKAN Indonesia Maju (PIM) menilai upaya mencerdaskan bangsa hanya dapat direalisasi dengan tindakan nyata ketimbang wacana semata.

Masyarakat pun perlu dibekali pemahaman citra politik yang elegan dan bukan sekadar untuk mencari perjuangan kekuasaan (struggle of power).

Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Nasional (DN) PIM Din Syamsuddin di Kantor CDCC, Jalan Kemiri No 24, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

DN PIM merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan 45 aktivis lintas sektoral.

"Kami berniat menanggulangi masalah bangsa hingga akan terlibat dalam aksi nyata di lapangan, seperti dalam bidang sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik. PIM ialah gerakan masyarakat Indonesia yang bersifat lintas agama, suku, profesi, gender, dan lainnya," terang Din.

Ada beberapa program PIM yang sedang dikerjakan saat ini antara lain pendirian Taman Bacaan Rakyat Maju, Desa Mandiri Energi, Pengentasan Buta Aksara, Pendirian Rumah Layak untuk Rakyat, serta Pengembangan Energi Terbarukan.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menambahkan seluruh program tersebut akan disampaikan kepada msyarakat pada 29 Mei atau bersamaan dengan deklarasi pembentukan susunan pengurus di tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Din menjawab alasan pembentukan organisasi kemasyarakatan PIM yang mungkin akan berevolusi menjadi partai politik.

Menurutnya, DN PIM tidak pernah meniatkan PIM menjadi parpol, tetapi lebih cenderung sebagai gerakan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk politik yang bersifat politik moral.

"Bahwa nanti PIM menjadi parpol, ya terserah 45 anggota ini. Namun, kami tegaskan dan dipercayai, pendirian PIM tidak diniatkan menjadi parpol. Ini merupakan gerakan masyarakat sampai level paling bawah dan silakan bergabung."

Sekretaris DN PIM Ali Masykur Musa menambahkan PIM dipastikan tidak akan melakukan manuver dengan menerapkan langkah politik praktis ketika konstelasi politik menunjukkan eskalasi yang tinggi.

Dalam kondisi tersebut, PIM justru i-ngin menempatkan diri sebagai pencerah kehidupan politik dengan menjalankan citra politik bijaksana.

"Sebaiknya esensi politik itu ialah untuk memperjuangkan nilai bangsa. Intinya kita tak akan menambah hiruk pikuk politik, tapi ingin menentramkan kehidupan politik secara bijak," terang Ali.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DN PIM Siti Zuhro.

Menurutnya kehadiran PIM bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang terkesan lamban percepatannya.

Di situ PIM diharapkan bisa menjadi jembatan atau stimulator dan mampu bersinergi dengan elemen institusi yang sudah ada. (Gol/P-2)