Senator Usulkan Pasal Penghinaan Lembaga Negara Dihapus

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha mendukung penghapusan pasal penghinaan lembaga negara. Sebab pasal tersebut multi tafsir sehingga sulit dibuktikan oleh aparat hukum.

"Pasal tersebut harus ditolak. Ada beberapa alasan, pertama kita memakai istilah niat jahat (mens rea). Mens rea perlu dipilah lagi, menjadi intent dan motive," ujar senator dari Komite 1 bidang Polhukam DPD-RI melalui pesan whatsapp, Rabu (9/6).

Dia mencontohkan, Jaka sengaja menghina presiden. Ira juga sengaja menghina presiden. Karena ada kesengajaan, maka terdapat intent di dalam perbuatan mereka. Polisi dan jaksa harus buktikan keberadaan intent itu, tapi tidak cukup sampai di situ. Kedua lembaga tersebut juga harus buktikan motive. Dan setelah didalami, ternyata Jaka menghina presiden sebagai ekspresi kekesalannya atas kegagalan bertubi-tubi presiden dalam memimpin negara. Penghinaan dianggap Jaka sebagai kecaman keras agar kondisi negara bisa berlangsung lebih baik. Sebaliknya, Ira menghina presiden sebagai pelampiasan karena ia diceraikan oleh suaminya yang merupakan pendukung presiden. Penghinaan dilakukannya semata-mata untuk melegakan hati.

"Dari contoh itu bisa dilihat bahwa dalam perbuatan yang disengaja, intent bisa sama, namun motive antarmanusia bisa berbeda. Hukum, sekali lagi, tidak boleh memukul rata. Dalam contoh di atas, Jaka bisa dipahami sebagai orang yang sesungguhnya beritikad baik dan peduli terhadap kondisi bangsanya. Penghinaan bukan sesuatu yang ada dalam konteks relasi personal. Ira, sebaliknya, tidak punya itikad positif di balik penghinaannya itu. Penghinaan adalah ekspresi pribadinya terhadap pribadi orang lain. Hukuman pidana, jika pasal dimaksud jadi disahkan, hanya patut dikenakan kepada Ira," papar Abdul Rachman.

Alasan kedua, jelas Senator Sulteng ini, kedudukan semua pihak di hadapan hukum adalah sama. Dengan azas seperti itu, ketika warga bisa dipidana karena menghina lembaga negara, apakah pejabat lembaga negara juga bisa dipidana ketika--misalnya--melakukan penghinaan terhadap warganya. Bayangkan pejabat yang saking emosionalnya sampai mengeluarkan hinaan terhadap warga?

"Jika tidak berlaku dua arah, maka azas kesamaan di hadapan hukum sudah dinihilkan. Pasti, ini bukan konstruksi hukum yang benar," ungkapnya.

Untuk alasan ketiga, ungkap dia, ketika sesama anggota masyarakat bertikai dan menghina satu sama lain, otoritas penegakan hukum acap melakukan mediasi antarkeduanya. Nah, bagaimana ketika penghinaan itu dilakukan masyarakat terhadap lembaga negara? Akankah otoritas penegakan hukum juga memediasi keduanya? Adakah kesanggupan dari otoritas terkait untuk menjadi mediator ketika pihak pelapor adalah mitranya sendiri sebagai sesama lembaga negara?

"Apabila mediasi hanya dikenakan pada konflik antar anggota masyarakat, namun otoritas penegakan hukum mengalami kecanggungan (bahkan meniadakan) untuk memediasi lembaga negara dan masyarakat, maka pantaslah dikhawatirkan bahwa instrumen hukum itu memang diadakan sebagai alat pengaman diri oleh pemegang kekuasaan," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: KSP: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Bukan untuk Bungkam ...