Menkum dan HAM Tunggu Salinan dari MA

HINGGA kemarin Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Partai Golkar hasil Munas Ancol.

Imbas belum adanya SK itu bisa mengganggu proses islah di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

Apalagi, Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan diselenggarakan pada 17 Mei 2016 di Bali dan tim panitia pengarah (steering commitee/SC) sudah terbentuk.

"Kita tidak bisa menerbitkan surat keputusan (SK) tanpa salinan keputusan resmi dari MA," ujar Yasonna, Sabtu (16/4).

Ia pun enggan segera mengeluarkan SK baru seperti yang diminta para pengurus Golkar.

Yasonna bergeming bahwa dirinya tetap menunggu salinan putusan yang akan dijadikan acuan untuk penerbitan SK baru.

"Apa dasar saya (mengeluarkan SK baru jika salinan resmi belum diterima)?" imbuh Yasonna.

Politikus Golkar Yorrys Raweyai pun heran dengan sikap Menkum dan HAM yang belum menerbitkan SK satu bulan jelang munas.

"Kita jadi bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa lama sekali. Nanti kalau ada gugatan-gugatan lagi proses yang sudah berjalan bisa terganggu hanya karena kendala teknis," ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie akan menyiapkan debat publik antarcalon Ketua Umum Golkar untuk mengukur kualitas kandidat.

"Agar masyarakat tahu dan bisa menilai bagaimana kualitas calon Ketua Umum Golkar," ujarnya di sela Musyawarah Daerah IX DPD Golkar Jatim di Surabaya, kemarin.

Pada debat nantinya para kandidat akan ditantang berbicara mengenai ekonomi, ener-gi, agama, kebudayaan, sosial politik, dan persoalan bangsa lainnya.

Sejauh ini nama-nama yang muncul untuk maju menjadi Ketua Umum Golkar ialah Idrus Marham, Setya Novanto, Ade Komarudin, Aziz Syamsudin, Priyo Budi Santoso, Mahyudin, Airlangga Hartarto, dan Syahrul Yasin Limpo. (Nyu/Ant/P-2)