Kementerian Desa Jadi Rebutan

KURSI Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (DPDT) disebut sebagai posisi paling banyak diincar partai politik dalam reshuffle (perombakan) Kabinet Kerta jilid II.

Setidaknya, ada persaingan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu akan mejadi beban bagi Presiden Joko Widodo dalam me-reshuffle kabinet. Menteri DPDT saat ini dijabat kader dari PKB, Marwan Jafar.

"Kementerian DPDT yang dulu tidak diperhitungkan, sekarang diperebutkan karena setiap desa dianggarkan Rp1 miliar. Hal itu sangat strategis dimanfaatkan partai politik jelang pemilu serentak," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Gaduh Partai Jelang Reshuffle Jilid II: Mau ke Mana? di Jakarta, kemarin.

Menurut Ray, partai yang berhasil mendapatkan kursi menteri DPDT ke depannya akan diuntungkan oleh citra sebagai partai yang berkontribusi dalam membawa perubahan untuk desa. Sebagian besar pemilih pun berdomisili di desa.

"Persoalan Pak Jokowi sekarang ini ialah bagaimana mengakomodasi kepentingan parpol. Ternyata yang paling rumit bagaimana menempatkan posisi parpol di dalam kabinet," tandas Ray.

Begitu strategisnya posisi menteri DPDT, ujarnya, partai-partai bersedia jatah menterinya dikurangi asal mendapatkan posisi tersebut.

Hal ini membuat Presiden menjadi dilematis.

Padahal, di satu sisi harus bersikap objektif.

Perebutan kursi kementerian yang satu itu, imbuh Ray, menjadi salah satu penyebab perombakan kabinet tak kunjung dilakukan.

"Kalau tidak ada ketegangan antara PDIP dan PKB, saya pikir sudah sejak awal April Pak Jokowi sudah umumkan (reshuffle)," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Prakarsa, Maftuhan, mengingatkan agar perombakan kabinet jangan hanya menyentuh level menteri.

Ia meminta Presiden memberi perhatian pada pimpinan lembaga pemerintah dan jabatan strategis selain menteri.

Ia mencontohkan keberadaan Badan Ekonomi Kreatif yang hingga kini belum banyak terdengar gebrakannya.

"Banyak posisi deputi dan dirjen yang tidak mengerti (tugasnya). Ini yang nantinya akan menghambat kinerja para menteri terkait," tandasnya.

Dia menambahkan April ini merupakan waktu yang tepat bagi Presiden untuk merombak kabinet.

"Perombakan kabinet yang tepat, ya sekarang ini. Kalau tidak, akan mepet dengan musim politik terkait pilkada serentak tahap kedua nanti," jelasnya.

Selain masalah waktu, kata dia, Presiden juga harus mempertimbangkan kebutuhan substantif dalam reshuffle kabinet.

"Bukan cuma akomodasi partai, melainkan akselerasi program pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengisyaratkan pengumuman reshuffle kabinet jilid II hanya tinggal waktu.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat mengatakan reshuffle kabinet telah dibicarakan.

Pengumuman perombakan kabinet bisa dilakukan kapan saja.

"Sekarang belum hari baiklah, tunggu-tunggu saja," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, belum lama ini. (P-3)