Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Darah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Pantai Utara Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Tata Ruang Strategis Jakarta Utara.
Dalam kasus itu, KPK telah menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi, dan akan terus meminta keterangan sejumlah anggota DPRD yang lain.
"KPK akan meminta keterangan para tersangka maupun pihak DPRD dan pengusaha untuk pendalaman kasus itu," terang Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.
Menurutnya kasus tersebut sangat luas karena diduga melibatkan banyak pihak, baik sebagai pemberi maupun penerima suap.
Untuk itu, KPK butuh keterangan dari banyak pihak, seperti keterangan dari petinggi DPRD DKI Jakarta.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, menambahkan, suap terhadap Sanusi senilai Rp2,1 miliar diduga mengalir juga ke anggota DPRD yang lain sehingga KPK akan terus mendalami dengan meminta keterangan dari banyak anggota DPRD.
Pada Senin (11/4) KPK memeriksa tujuh petinggi DPRD DKI seabgai saksi atas Sanusi.
Mereka di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua Ferrial Sofyan, Ketua Badan Legislasi Daerah Mohamad Taufik, Wakil Ketua Balegda Merry Hotma, anggota Balegda Mohamad Sangaji, dan Kepala Sub Bagian Raperda Dameria Hutagalung.
Mohamad Taufik yang juga kakak kandung Sanusi, seusai diperiksa mengaku ditanya penyidik KPK seputar mekanisme pembahasan raperda. Namun, ia membantah ikut menikmati alliran uang dalam pembahasan tersebut.
Sementara itu, ketika ditanya soal pemberian uang dan mobil Alphard, Taufik membantahnya.
"Alphard dan uang? Saya enggak tahu."
Prasetyo pun membantah menerima uang dan barang terkait pembahasan raperda karena tidak ikut dalam pembahasan.
"Raperda kan urusan balegda. Saya tadi ditanya apakan kenal Sanusi dan Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, saya jawab kalau Sanusi saya kenal. Intinya seperti itulah." (Cah/P-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved