Muhammadiyah: Jauhi Politisasi Pancasila untuk Kepentingan Apapun

KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Pancasila yang sudah menjadi dasar negara dan ideologi negara di kodifikasi dan konsensus nasional adalah Pancasila 18 Agustus 1945 dengan pengalaman sejarah yang panjang di era Orde Lama, Orde Baru, dan setelah reformasi selama dua dasawarsa. Haedar berpesan jauhi politisasi Pancasila untuk kepentingan apapun

Menurutnya perumusan Pancasila untuk menjadi bahan sosialisasi dalam kehidupan bernegara jangan mengulangi yang telah terjadi di masa lalu. Alhasil Pancasila dari sila-silanya yang substansial menjadi hal-hal yang indoktrinatif di luar substansi yang seobjektif mungkin dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. "Jauhi politisasi Pancasila untuk kepentingan apa pun," terang dia, Senin (31/5).

Belajar dari sejarah, setiap reduksi, penyimpangan, dan politisasi Pancasila akan menimbulkan ketikdapercayaan pada Pancasila dan pada
kebijakan-kebijakan negara yang berkaitan dengan Pancasila.

Haedar menambahkan semuanya yang terkait Pancasila memerlukan ketulusan, kejujuran, jiwa negarawan, wawasan yang luas, dan semangat kebersaaman dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Jangan membawa Pancasila menjadi sesuatu yang sempit dan jangan juga membawa Pancasila melebihi dirinya itu lah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tempatkan Pancasila secara proporsoional sebagai dasar dan ideologi negara," jelas Haedar.

Terkait peringatan hari lahir Pancasila, kata dia, bukan hanya ritual dan seremonial maupun juga dalam jargon dan retorika. Haedar mengajak seluruh warga bangsa untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Pertama, warga Indonesia menerapkan Pancasila dalam kehidupan bernegara melalui seluruh institusi kenegaraan agar betul-betul menjadikan setiap sila Pancasila sebagai dasar nilai, dasar pijakan mengambil keputusan dan orientasi dalam kebijakan tersebut agar tetap berada di koridor Pancasila.

"Pertentangan sering terjadi karena kebijakan-kebijakan negara itu tidak  sejalan dengan jiwa, alam pikiran, dan moralitas Pancasila," tegas Haedar.

Kedua, Pancasila harus menjadi pedoman hidup berbangsa bagi seluruh komponen dan warga bangsa, termasuk para elit bangsa.

"Pancasila tidak cukup hanya dihafal, menjadi doktrin, dan pemikiran, (tetapi) Pancasila harus kita praktekkan dan kita warga bangsa, elit bangsa di manapun berada dan dalam posisi apa pun harus menjadi contoh teladan di dalam mempraktekkan Pancasila," kata dia.

baca juga: Pancasila

Setiap warga negara harus menjadi insan-insan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kata ber menunjukkan kata kerja, artinya Pancasila dijadikan praktik nyata dalam berbangsa dan bernegara," pungkasnya. (N-1)