Jumat 21 Mei 2021, 12:05 WIB

Pemerintah Didorong untuk segera Wujudkan Poros Maritim

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pemerintah Didorong untuk segera Wujudkan Poros Maritim

Dok.DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) menerima kunjungan Komandan Seskoal Laksamana Muda Tunggul Suropati dan 10 perwira TNI AL.

 

KETUA DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk segera membangun dan menghadirkan kekuatan maritim nasional yang kuat dan solid agar menjadi poros maritim dunia. Penguatan kemampuan dan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI Angkatan Laut (AL) pun menjadi keniscayaan.

Atas desakan tersebtu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Varhan Abdul Azis menyatakan dukungannya. Menurut penyandang Magister Sains Jurusan Ketahanan Nasional, Sekolah Pasca-Sarjana Universitas Indonesia tersebut, visi yang dikemukakan Puan mencerminkan akan besarnya potensi ekonomi biru atau blue economy yang dimiliki Indonesia.

Baca juga: Sokong TNI AL untuk Wujudkan Poros Maritim

“Indonesia adalah negara yang dilimpahi kekayaan laut yang sangat besar, baik di atas, di dalam laut, maupun di dasar lautan,” kata Varhan.

Menurut Varhan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas mencapai 3,25 juta kilometer  persegi, dengan 70 persen wilayahnya adalah lautan, Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya kelautan.

Varhan menunjuk Data Estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun lalu, tentang  keberadaan setidaknya sebelas sektor ekonomi kelautan, yang jika dijalankan dengan baik akan mendongkrak perekonomian nasional. “Data menyatakan, total potensi ekonomi 11 sektor kelautan Indonesia itu mencapai 1,338 triliun dolar AS per tahun,” kata Varhan.

“Armada TNI AL pernah memiliki kekuatan yang hebat pada 1960-an. Dengan potensi yang kita miliki saat ini sudah saatnya TNI AL kembali dilengkapi dengan alutsista yang disegani. Wujud kekuatan maritim strategis tersebut terdiri dari kuatnya armada perdagangan, armada perikanan, industri dan jasa maritim, infrastruktur, potensi sumber daya kelautan, dan tentu saja kekuatan angkatan laut sebagai armada perang,” kata Varhan.

Hal senada dikatakan Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto. Menurutnya poros maritim yang dicita-citakan Presiden Jokowi harus segera diwujudkan dan pertahanan kedaulatan di laut menjadi keniscayaan dalam mewujudkan prinsip ini.

"Saya mengapresiasi sikap Bu Puan itu. Sebab sejauh ini pembangunan kekuatan di matra laut membutuhkan perhatian lebih karena masih minim. Selama ini kita masih berorientasi pada pembangunan pertahanan berbasis teritori. Untuk itu poros maritim harus menjadi kesadaran bersama dengan mengubah politik anggaran untuk penguatan TNI AL dan AU," paparnya, Jumat (21/5).

Ia mengatakan pembangunan poros maritim sangat mendesak bagi Indonesia karena memiliki luas wilayah lautan yang lebih dominan ketimbang daratan. Dari sisi pertahanan, penguasaan lautan masih rendah dilihat dari alutsista TNI AL.

Padahal, kata dia, menjaga serangan di lautan sangat utama supaya musuh tidak mudah menyerang jantung pertahanan yakni di darat. Dukungan dari DPR menjadi momentum untuk semua pihak khususnya penguasa anggaran pertahanan mengubah perencanaan untuk memperkuat alutsista TNI AL.

Anggaran untuk belanja alutsista mesti diubah paradigmanya menjadi berlandaskan kekuatan maritim. Ini butuh kesadaran kolektif selain dari DPR juga pemerintah supaya mudah beranjak dari paradigma pembangunan kekuatan berbasis teritori.

"Bila ini terwujud, kita bukan hanya kuat secara pertahanan namun juga mampu mengoptimalkan sumber daya yang terkandung di laut yang selama ini tersia-siakan karena illegal fishing dan lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Puan menerima kunjungan Komandan Sekolah Staf Komando TNI AL (Seskoal) Laksamana Muda Tunggul Suropati bersama 10 perwira TNI AL di Ruang Ketua DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/5). Ia mengatakan pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim bukan lagi sekadar keinginan.

"Itu sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk diwujudkan,” kata Puan.

Puan melanjutkan, perlu perencanaan strategis untuk membangun kekuatan maritim nasional. Dan di sinilah peran Seskoal menyiapkan sumber daya perwira TNI AL. Menurut putri almarhum Taufiq Kiemas ini, Seskoal harus mampu membuat para perwira siswa mampu berpikir secara terpadu, sistematis, terstruktur dan menyeluruh dalam menyusun perencanaan strategis pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL

"Harus adaptif dan responsif karena ke depan kita menghadapi ancaman maupun perubahan lingkungan strategis global maupun regional yang bergerak sangat dinamis," ujar Puan.

Di sisi lain, Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati menyambut baik masukan dan pemikiran Ketua DPR RI tentang pembangunan kekuatan maritim. “Karena itu kami mengundang Bu Puan agar memberikan kuliah umum di Seskoal, agar bisa menyampaikan secara langsung pemikiran beliau tentang pembangunan kekuatan maritim nasional kepada para perwira siswa Seskoal.”

Tunggul menjelaskan, Ketua DPR RI akan memberikan kuliah umum di Seskoal pada sesi Kuliah Kerja Perencanaan Strategis TNI-AL Perwira Siswa Pendidikan Regular Seskoal Angkatan ke-59 Tahun Ajaran 2021. “Kami meminta pandangan DPR khususnya Ibu Ketua DPR, tentang pembangunan alutsista TNI, khususnya TNI AL,” pungkasnya. (Cah/Ant/A-1)

Baca Juga

Antara/Idhad Zakaria

Penyidikan Kasus HAM Paniai Diminta Transparan 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:15 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM itu menilai pembentukan tim penyidik Kejagung itu sebagai langkah yang baik. Namun, ia menyoroti unsur masyarakat...
Ilustrasi

Tokoh Non-Parpol Punya Elektabilitas Tinggi, Butuh Logistik kuat Untuk Nyapres 

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:00 WIB
Figur kuat non-parpol dinilai sangat memahami betul bahwa elektabilitas mereka akan sia-sia apabila tidak mendapatkan restu dari...
MI/Susanto

Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Siapkan Lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

👤Dhika Kusuma WInata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 22:00 WIB
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya