Kamis 06 Mei 2021, 21:30 WIB

Wamenkum dan HAM: Pemerintah Terbuka Bahas RKUHP

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Wamenkum dan HAM: Pemerintah Terbuka Bahas RKUHP

MI/FURQON
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy Omar Sharif Hiariej

 

WAKIL Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum dan HAM) Eddy Omar Sharif Hiariej menanggapi desakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai keterbukaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pihaknya menegaskan pemerintah membuka ruang diskusi dan menyerap aspirasi jauh sebelum memasukan payung besar hukum pidana ini ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Ia mengatakan sosialisasi tengah digelar pemerintah ke sejumlah pihak untuk mendapatkan masukan sebelum RUU KUHP dibahas di DPR. Tidak tanggung-tanggung kegiatan ini dilaksanakan di 12 kota.

"Sosialisasi dilakukan di 12 kota yaitu masing Medan, Semarang, Denpasar, Yogyakarta, Ambon, Makassar, Padang, Banjarmasin, Surabaya, Mataram, Manado dan Jakarta. Untuk di Mataram, Manado dan Jakarta akan dilaksanakan sesudah lebaran," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Kamis (6/5).

Sebelumnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengeluarkan pernyataan yang meminta penjelasan rinci sebelum payung besar hukum pidana itu dibahas di DPR. Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipatif selama pembahasannya.

Baca juga : Pemerintah Harus Buka Informasi Pembahasan Revisi KUHP

Menurut Omar, sosialisasi dilakukan dengan metode campuran, luring dan daring. Untuk luring sekitar 80% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. "Peserta yang ikut sosialisasi terdiri dari perguruan tinggi, aparat penegak hukum, LSM dan masyarakat," ujarnya.

Sosialisasi dilakukan oleh tim ahli dan DPR. Untuk materi sosialisasi meliputi sejarah penyusunan RUU KUHP, pembaharuan RUU KUHP, pasal-pasal kontroversi dan tindak pidana khusus. "Banyak masukan yang diperoleh dari sosialisasi tersebut," tutur Omar.

Langkah tersebut dalam rangka mempercepat RUU KUHP diajukan ke DPR untuk masuk Prolegnas prioritas 2021. Pemerintah menargetkan RKUHP dapat rampung atau disahkan menjadi UU di tahun yang sama. 

(P-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bareskrim Temukan Dua Tindak Pidana Adelin Lis Saat Buron

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 23 Juni 2021, 11:27 WIB
Hasil koordinasi dan penyelidikan bersama Ditjen Imigrasi serta dengan Atpol Singapura, diketahui 2 hal dugaan tindak pidana yang telah...
Ist/DPR

DPR Minta Pemerintah Segera Terapkan PSBB

👤 Sri Utami 🕔Rabu 23 Juni 2021, 10:31 WIB
DPR pemerintah agar memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di berbagai zona...
Antara

Ditanya Soal Kasasi, JAM-Pidsus: Kenapa Sih yang Dikejar-kejar Pinangki?

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 23 Juni 2021, 09:50 WIB
JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Ali Mukartono heran banyak tersangka yang terseret dalam sengakrut tersebut, namun...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya