Ahok Sebut BPK Sembunyikan Kebenaran

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyembunyikan data kebenaran terkait audit lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Pasalnya, BPK mengaudit kasus pembelian lahan seluas 3,7 hektare tersebut berdasarkan harga pasar yang ditawarkan kepada swasta (PT Ciputra), bukan harga berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. PT Ciputra memang berencana membeli lahan Sumber Waras untuk dijadikan pusat perbelanjaan.

“Kami dibandingkan dengan harga pembelian oleh perusahaan Ciputra. Kan Ciputra itu belinya pakai harga pasar, kami pakai NJOP. Ini benar-benar tidak masuk akal,” tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta, kemarin.

Seharusnya, kata Ahok, BPK DKI dalam mengaudit lahan Sumber Waras menggunakan NJOP sebagai acuan. Bukan malah membandingkan dengan harga pasar yang memang jauh lebih tinggi dari NJOP. “Kalau dibandingkan begitu ya memang saya lebih murah. Tapi kalau begitu berarti laporan BPK itu enggak fair. Itu menipu,” tegasnya lagi.

Karena hal itu, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku sudah melaporkan Kepala BPK DKI terdahulu, Efdinal, ke Majelis Kehormatan BPK. Laporannya tersebut sempat tidak ditanggapi, tetapi belakangan diketahui Efdinal dicopot dari jabatan itu.

“Efdinal cuma dicopot fungsional sama BPK. Saya sudah sampaikan (data) ini ke KPK, dicatet dan di-BAP. Jadi saya senang.”

Saat ini, ungkap Ahok, BPK lepas tangan soal pembelian lahan Sumber Waras karena permasalahan itu sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sekarang BPK lepas tangan. Dia bilang urusan saya (BPK) sudah selesai sekarang urusannya KPK,” ucapnya.

BPK memang sudah menyerahkan hasil audit investigasi Sumber Waras ke. Namun, menurut Ahok, BPK meninggalkan pilihan yang membuat Pemprov DKI serbasalah. Pasalnya, BPK meminta Pemprov DKI untuk mengembalikan uang pembelian lahan atau menjual kembali lahan tersebut ke Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

“Ini kan enggak bisa juga keduanya kita lakukan. Jadi permintaan BPK itu ibarat buah simalakama,” paparnya.

Dia bahkan menyebut permintaan BPK itu ngaco. “BPK ngaco suruh balikin, terus suruh jual balik. Kalau jual balik pakai harga lama dong. Tapi masa Sumber Waras mau beli harga baru?” tanya Ahok.

Merasa senang

Oleh karena itu, Ahok mengaku senang dimintai keterangan oleh KPK pada Selasa (12/4), sehingga kasus pembelian lahan Sumber Waras itu menjadi jelas, pasti, dan tidak liar. “Saya berterimakasih sama KPK kemarin. Kalau enggak dipanggil, nama saya jadi liar di luar, seolah-olah saya bersalah,” cetusnya.

Ahok diperiksa KPK selama 12 jam sebagai saksi dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras. Pemprov DKI membeli lahan tersebut dengan harga sekitar Rp750 miliar. Namun, menurut hitung-hitungan BPK harusnya DKI hanya membayar sekitar Rp600 miliar. Dari temuan BPK, kasus tersebut diduga merugikan negara sekitar Rp191 miliar.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pemeriksaan Ahok dalam rangka mencocokkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. “Kita kan mencoba meng-cross check, kita pegang data audit dari BPK, kemudian ditanyakan apakah aturan-aturan yang dipakai sudah sesuai. Atau Pak Ahok punya bantahan dari sudut yang lain, kita tampung semua,” katanya.

Dalam LHP, BPK antara lain me­rekomendasikan agar Ahok memberikan sanksi terhadap tim pembelian tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi berdasarkan zona nilai tanah. LHP tersebut sudah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta pada Oktober tahun lalu. (Gol/Put/P-3)