Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
OMBUDSMAN Republik Indonesia menerapkan pola Respons Cepat Ombudsman (RCO) dalam merespons cepat aduan masyarakat. Terkini, Ombudsman RI menerima laporan pengaduan masyarakat melalui Whats app yang melaporkan penolakan pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) Rp42 juta untuk masing-masing peserta melalui ahli waris oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan/BP Jamsostek. Kasus ini dialami ahli waris para pekerja dari Pasar Porong, Pasar Prambon Sidoarjo dan Pasuruan Jawa Timur.
Awalnya, kasus ini mencuat saat puluhan orang yang tergabung dalam peserta/ahli waris Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sektor informal, Jumat (9/4) menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Massa aksi yang diterima Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, menuntut pemenuhan hak ahli waris berupa pencairan santunan Jaminan Kematian dan diaktifkannya kembali kepesertaan yang sempat diputus sepihak oleh BP Jamsostek pada peserta sektor informal.
baca juga: Ombudsman Republik Indonesia
Dalam peristiwa tersebut, Hery Susanto Anggota Ombudsman RI mengatakan laporan pengaduan warga ke Ombudsman RI dilakukan dengan pola berkirim pesan WhatsApp ke kanal pengaduan Reaksi Cepat Ombusman (RCO) pada 18 April 2021.
"Ombudsman segera menindaklanjuti laporan itu ke penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pihak BPJS Ketenagakerjaan pusat dan wilayah Jawa Timur. RCO wajib direspons oleh pihak penyelenggara pelayanan publik. Tidak berapa lama sekitar 11 hari tepatnya 29 April ini diselesaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Hery Susanto, Jumat (30/4).
Hery mengatakan bahwa para ahli waris pekerja melaporkan klaim atas jaminan kematian mereka ditolak pihak BPJS. Penolakan itu akibat adanya tudingan fraud yang dilakukan oleh oknum agen perisai yang merupakan jejaring BPJS Ketenagakerjaan dalam rekrutmen kepesertaan. Padahal pekerja tersebut sudah teregister dan rutin membayar iuran BP Jamsostek setiap bulannya.
"Ombudsman menilai tidak dibayarnya klaim pekerja tersebut hingga berbulan-bulan itu justru sedikitnya ada tiga indikasi kuat adanya maladministrasi yakni penundaan berlarut, tidak patut dan tidak profesional. Karenanya Ombudsman RI memberikan saran kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk segera membayarkan klaim JKM pekerja," katanya.
Berikut daftar pekerja yang klaim JKM nya berhasil dibayar dengan pelaporan Respons Cepat Ombudsman (RCO) yakni ahli waris Ismail Hamsyah, ahli waris Setiyani, ahli waris Satuna, ahli waris Semiati, ahli waris Djumari, dan ahli waris Ponadi.
"Agar tidak terjadi pengulangan dan praktek maladministrasi dari pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan, Ombudsman RI akan melakukan investigasi untuk saran perbaikan terkait regulasi BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya. (OL-3)
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Pendistribusian ke-40 ribu Al-Qur'an di Jawa Timur itu dilaksanakan berbarengan dengan distribusi wakaf Al Qur’an dan Pembinaan Jawa Tengah.
Baznas menyalurkan bantuan program Zmart Pesantren untuk 10 Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur.
Tujuh lokasi tambahan, yakni di Kabupaten Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memastikan 12 dari 19 Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur mulai beroperasi Senin (14/7). Sekolah tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur.
MUSIM tanam melon tahun ini di sejumlah wilayah sentra produksi Jawa Timur menunjukkan tantangan yang signifikan.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved