Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEJAHATAN kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait keamanan di Papua. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan perlu ada perubahan dan pembehanan.
"Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Selasa (27/4).
Guna membahas membahas keamanan Papua, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan Kementerian/Lembaga terkait. Hadir dalam pertemuan itu perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya.
Baca juga: Kabinda Papua Gugur, Polri Belum Tetapkan KKB Sebagai Teroris
Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Irjen Paulus Waterpauw setuju dengan pernyataan Moeldoko.
Menurut Paulus, tatanan sinergitas di lapangan harus dipadukan. Dengan begitu, upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa terus berlanjut.
Evaluasi juga sudah dilakukan Kemenko Polhukam. Setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam telah menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD.
Salah satu poin dalam rapat tersebut, Mahfud menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua. Di sisi lain, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan dengan kondisi Papua saat ini, pemerintah punya peluang menuntaskan masalah KKB.
"Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan," tegas Teddy.
Teddy juga menambahkan penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan PBB. (OL-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved