Amnesty International: Penumpasan KKB Papua tak Selesaikan Masalah

PERNYATAAN Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mendesak pemerintah cepat memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dikritik. Pendekatan seperti itu dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan tidak menyelesaikan masalah.

"Pernyataan itu berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Selasa (27/4).

Usman mengatakan pemberantasan itu juga tidak sejalan dengan HAM. Padahal, HAM merupakan kewajiban konstitusi sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara.

Baca juga: Koopgabsus TNI Siap Bantu Polri Buru Teroris di Poso

"Mengesampingkan HAM itu bukan hanya melawan hukum internasional tapi juga inkonstitusional," papar dia.

Usman mengutuk penembakan KKB terhadap Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya. Namun, pemerintah tidak boleh gegabah dengan langsung memberantas KKB.

"Kami mendesak negara menegakkan prinsip negara hukum dan HAM dengan menemukan dan mengadili pelaku pembunuhan di luar hukum di sana," ujar Usman.

Selain itu, penembakan terhadap Gusti Putu tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menggunakan kekerasan. Dia meminta pemerintah justru mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua.

Amnesty International Indonesia, kata Usman, sama sekali tidak menolak penghukuman dan pengusutan kasus tindak kriminal. Meski begitu, proses hukum harus mengedepankan pendekatan efektif, imparsial, dan terbuka.

"Serta memenuhi asas peradilan yang adil dengan tetap menghindari penggunaan hukuman mati," tutur dia.

Kabinda Papua Brigjen TNI Putu Dani ditembak oleh KKB di Dambet, Beoga, Kabupaten Puncak, Minggu (25/4) sore. Sebelumnya, KKB menembak mati dua guru di Beoga dan seorang pelajar di Ilaga. Mereka juga membakar rumah guru, sekolah, dan rumah kepala suku.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah bergerak cepat memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Pasukan pengamanan harus ditambah.

"Kalau perlu turunkan kekuatan empat matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor (Satuan 81) Kopassus, Batalyon Raider, Satuan Bravo 90, dan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka)," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (26/4). (OL-1)