Kinerja Harus Jadi Parameter Utama

DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengakui komposisi kabinet tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Namun, kinerja dan kesamaan visi dengan presiden tetap harus menjadi parameter utama.

"(Sebaiknya yang diganti ialah) menteri-menteri yang tidak menunjukkan kinerja baik dan tidak sesuai dengan Nawa Cita," kata dia di Jakarta, kemarin. Meski demikian, keputusan perombakan (reshuffle), kata Qodari, memang merupakan hak prerogatif presiden, tetapi unsur politik tampak tak bisa dhindari. Karena itu, keputusannya juga bisa berubah setiap saat sebelum diumumkan.

Yang pasti, tegas Qodari, banyak variabel yang memang menjadi pertimbangan kuat Presiden Joko Widodo perlu merombak kabinet. "Artinya apa yang diinginkan Presiden tetapi belum masuk dan yang tidak diinginkan malah masuk."Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Presiden harus mengindahkan pandangan dan masukan partai-partai pengusung dan pendukungnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu mengatakan, meski kewenangan perombakan kabinet menurut hukum tata negara berada sepenuhnya di tangan presiden, ia harus memperhatikan pandangan dan masukan partai-partai pengusung dan pendukung. "Dalam hal Presiden Jokowi, masukan dan pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mutlak harus menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam penyusunan dan reshuffle kabinet karena PDIP adalah partai penentu dan pendukung utama terpilihnya Jokowi menjadi presiden," ujar Yusril.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar justru berpendapat bahwa perombakan kabinet yang terlalu sering bisa membuat suasana tidak nyaman.

"Sampai saat ini saya belum tahu (kapan reshuffle). Sebagai partai pendukung, harapannya tidak ada reshuffle. Enggak usah sering-sering reshuffle. Nanti bikin menteri enggak nyaman kerja," ujar Muhaimin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui kemarin menegaskan perombakan kabinet masih menunggu hari baik. Ia pun membantah adanya tarik ulur dari partai politik. "Belum hari baiklah. Tunggu-tunggu saja," kata JK seperti dilaporkan Metrotvnews.com. Yang jelas, JK kemarin menerima Didik J Rachbini, kader PAN yang disebut akan masuk kabinet. Namun, Didik menyatakan hanya bicara seminar dengan Wapres.

Hal senada diungkapkan Presiden Jokowi di Padang. "Ada tarik ulur? Kayak main layangan saja tarik ulur. Reshuffle? Sampai hari ini belum ada," ujarnya. (Nov/Deo/Ant/YH/P-4)