Golkar Berani Pasang angka

ONGKOS politik untuk suksesi ketua umum partai politik memang diketahui sangat besar. Namun, baru Partai Golkar yang berani pasang angka, yakni Rp20 miliar bagi setiap kandidat yang ingin bertarung memperebutkan kursi ketua umum di musyawarah nasional.

Usul tersebut muncul dari panitia pengarah (steering committee/SC) musyawarah nasional Partai Golkar. Tujuannya ialah menangkal politik uang. Itu tak terhindarkan saat pembiayaan dari negara kepada parpol masih minimalis.

Ahmadi Noor Supit, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan hasil Munas Riau, menyebut usul itu tertuang dalam naskah rapat SC. "Naskah yang diajukan SC katanya memang ada usul tiap calon ketua umum harus menyetor Rp20 miliar per orang," ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Supit mengakui kehadiran ketua umum 'bergizi tinggi' saat ini keniscayaan bagi Golkar. Syarat Rp20 miliar itu diperkirakan masih bisa meloloskan setidaknya empat kandidat, yakni Airlangga Hartarto, Ade Komarudin, Setya Novanto, dan Idrus Marham.

Saat dikonfirmasi, anggota SC Agun Gunandjar Sudarsa menepis adanya angka yang sudah disepakati di rapat SC. Meski demikian, ia mengakui ada kesepahaman tentang perlunya kontribusi dana bagi pembiayaan munas. Dasar pemikirannya, kata Agun, misi munas yang konstruktif, demokratis, rekonsiliatif, berkeadilan, dan bersih.

Diakui, ada kebiasaan setiap kandidat di tiap acara parpol berlomba untuk menyediakan transportasi, hotel, dan logistik lainnya kepada Dewan Pimpinan Daerah I dan II pemilik hak suara di tiap gelaran munas. Itu rentan politik uang.

"Munas ataupun musda (musyawarah daerah) terjadi juga di partai lain. Itu pragmatisme dan transaksional. Itu faktual. Enggak perlu kita tutupi," ungkap Agun.

Tangkal politik uang

Total jumlah pemilik suara di Partai Golkar sebanyak 554 suara. Itu terdiri atas 34 suara dari DPD I, 510 suara dari DPD II, dan 10 suara dari Hasta Karya yang terdiri atas 8 ormas dan 2 organisasi sayap partai. Di tiap munas, setiap pemilik suara membawa sekitar lima anggota kontingen. Jumlah itulah yang harus didanai panitia.

Diharapkan, lanjut Agun, persyaratan setoran dana tersebut bisa menangkal politik uang itu.

Ia pun tak mengelak soal kemungkinan persyaratan itu cuma bisa menjaring calon ketua umum berduit saja. Terlepas dari itu, ia meyakini persyaratan setoran itu lebih baik ketimbang menghamburkan uang di tiap daerah yang dikunjungi para calon ketua umum.

"Ini tidak bisa dihindari, kesan seleksi itu. Biaya besar itu mau dari mana? Cukong-cukong? Tekan sana-sini untuk setor? Makanya kalau negara sudah hadir, enggak perlu lagi rupiah (dari pihak lain)," dalihnya.

Penetapan soal persyaratan objektif dan subjektif calon ketua umum itu masih akan dibahas di rapat pleno di DPP Partai Golkar pada hari ini, termasuk soal besaran setoran dari tiap calon ketua umum itu.

Baginya, hal itu langkah realistis yang bisa dilakukan partainya di tengah pembiayaan negara kepada parpol yang masih kecil sekali (Rp108 per suara di pemilu).

Idrus Marham, salah satu kader yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju di pemilihan ketua umum Partai Golkar, mengaku akan menerima apa pun keputusan rapat pleno soal persyaratan setoran dana itu. Ia enggan berkomentar lebih jauh.

"Saya kira itu ada pertimbangan-pertimbangan idealnya. Kita serahkan kepada SC. Kalau tujuannya bagus, ya, kita dukung," aku dia. (P-4)