Dorong Perdamaian lewat Media

MEDIA massa diharapkan dapat menyajikan fakta pemberitaan yang mengedepankan prinsip keadilan sekaligus mendorong perdamaian sehingga dapat meredam gerakan intoleransi di masyakarat. Untuk itu, perlu pedoman dalam memberitakan isu keberagaman.

"Media jangan sampai terbawa oleh muatan-muatan yang bisa membawa konflik menjadi lebih besar. Pedoman ini tentunya akan jadi pelengkap dari kode etik jurnalistik," ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, kode etik jurnalistik masih bersifat umum dan terbatas dalam mengatur pemberitaan di media massa. "Pedoman ini menjadi perangkat yang sangat dibutuhkan media massa dalam mengolah isu keberagaman suku, ras, maupun agama di Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, pedoman tersebut juga menjadi alat penilaian Dewan Pers jika ada pengaduan masyarakat mengenai pemberitaan yang membawa pengaruh intoleransi.

Ketua Umum Aliansi jurnalis Independen Suwarjono menambahkan, media massa kerap mengejar traffic dan rating. "Adu cepat dalam menyampaikan pemberitaan secara vulgar sehingga luput memverifikasi fakta," kata Suwarjono.

Di sisi lain, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membuka Konferensi Ikatan Pendidikan Pekerja Sosial Indonesia di Ambon, Senin (11/4). "Konferensi ini dibuka di area Gong Perdamaian Dunia agar menjadi roh perdamaian inklusif," kata Khofifah.

Gubernur Maluku Said Assagaff, yang juga hadir di acara itu, mengatakan rakyat Maluku bertekad menjadi laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. (Uta/Ant/P-5)