Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PANDEMI Covid-19 telah memberi dampak ke berbagai sektor. Belakang ramai diperbincangkan mengenai reshuffle kabinet. Sebagaimana diketahui bahwa dalam reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, mengatakan dalam reshuffle kabinet pendapat publik juga harus dipertimbangkan terutama yang menyangkut dunia pendidikan.
Dalam keterangan pers, Kamis (15/4), Adhie yang dikenal sebagai aktivis, mengatakan pemerintah harus mengubah APBN dan berbagai kebijakan turunannya. "Pandemi Covid-19 tak kalah ganasnya menyerang sektor ekonomi dan pendidikan," ucapnya.
Menurut Adhiei, yang paling berat mengatasinya dan tak banyak orang memperhatikan adalah dampak Covid-19 terhadap dunia pendidikan.
“Berbeda dengan sektor ekonomi yang sejak sebelum pandemi sudah bermasalah, dampak Covid-19 di dunia pendidikan terhadap anak (didik) bangsa baru akan terasa 5-10 tahun ke depan,” kata Adhie.
Adhie menilai, untuk mengatasi Covid-19 di sektor kesehatan tidak terlalu sulit.
"Sudah ada UU-nya, juga protokol kesehatan, ada juga formula bakunya yang diperkuat oleh badan kesehatan dunia (WHO). Demikian juga di sektor ekonomi. Tinggal bikin kebijkan fiskal dan moneter yang sesuai. Termasuk subsidi dan relaksasi pajak," paparnya.
"Tapi untuk dunia pendidikan, jalan keluarnya bukan sekedar mengubah metoda belajar dari sistem tatap muka menjadi PJJ (pendidikan jarak jauh). Harus ada rancangan kurikulum khusus untuk itu. Dan merancang kurikulum penddikan bukan pekerjaan satu-dua hari," jelasnya.
Itu sebabnya salah satu inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini meminta Presiden Joko Widodo untuk berpikir ulang jika ada keinginan me-reshuffle Kemendikbud.
“Saya melihat Mendikbud Nadiem Makarim sudah merancang berbagai program pendidikan yang tampaknya inovatif, dan harus segera dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan akibat selama pandemi yang sudah memasuki tahun kedua, cukup mengganggu kelancaran belajar-mengajar di sekolah, terutama di daerah,” katanya.
Dalam konteks program yang dibuat Nadiem, Adhie mengatakan dirinya mendukung program terutama konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.
"Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sedang memasuki era disrupsi pendidikan. Dan Nadiem telah melakukan berbagai terobosan selain lewat Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, beberapa program sudah berjalan dan mendapat respons positif adalah program guru penggerak, program organisasi penggerak, program sekolah penggerak, dan beberapa lagi lainnya," paparnya.
Selama puluhan tahun, kata Adhie, pendidikan Indonesia tidak pernah mengalami perbaikan. Indonesia sudah jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia sekarang nomer 6 terendah di dunia.
Karena itu, menurut Adhie Massardi, mengganti Nadiem adalah pilihan buruk karena akan menggagalkan visi Presiden Jokowi sendiri. "Dikatakan bahwa Presiden tidak butuh birokrat yang bekerja serial. Joko Widodo membutuh lompatan buat mengejar ketertinggalan," jelasnya.
“Kalau memang benar itu keinginan Presiden, maka jangan pertaruhkan Kemendikbud. Kalau memang Presiden mau gabungkan bidang riset dan teknologi ke Kemendikbud, tinggal cari wakil menteri yang punya pola pikir sama sebagai tandemnya untuk ristek yang sejalan,” pungkas Adhie Massardi. (RO/OL-09)
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama pejabat teras partainya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo yang disebut hanya memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus bantahan isu reshuffle
ISU mengenai orang yang tidak berkeringat dan disebut ingin masuk ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto tak memiliki implikasi politik secara nyata
Hasan Nasbi mengungkapkan, Kabinet Merah Putih yang berada di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto cukup solid dan kompak.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tidak akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri yang mengikuti sidang Kabinet Paripurna buka suara
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut pengajuan red notice untuk Jurist Tan, mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era Nadiem Makarim tengah dalam proses.
Penyidik Kejagung akan kewalahan jika mengusut kasus korupsi itu. Karenanya, Kejati diminta membuka kasus serupa agar korupsi ini bisa diusut tuntas.
KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud memiliki keterkaitan dengan perkara pengadaan sistem Chromebook yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Kasus ini masih pada tahap penyelidikan. Ini merupakan kali pertama Nadiem dimintai keterangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved