Nuansa Oligarki Kental di Demokrat AHY

SEBUAH partai politik sejatinya tidak boleh dikuasai hanya oleh satu keluarga. Sebab jika hal itu terjadi, parpol tersebut tidak layak disebut partai terbuka, melainkan partai oligarki atau dinasti.

Sayangnya, nuansa tersebut nampak jelas pada partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan hal tersebut.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Tidak Anggap KLB Partai Demokrat Ilegal

"Kalau begini memang Partai Demokrat menjadi partai keluarga dan tidak ada bedanya dengan partai-partai lainnya yang memang one person show atau sangat dipengaruhi oleh oligarki atau dinasti," ujar Refli dikutip dari kanal youtube-nya.

Ia membahas sisi yang lain dari Demokrat kubu AHY yang saat ini bermimikri menjadi partai dinasti keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menyampaikan bahwa terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat amat mungkin karena adanya kader partai yang tidak puas dengan kepemimpinan dan keputusan SBY.

"Harus diakui SBY menjadikan Demokrat yang tadinya partai terbuka menjadi partai keluarga di mana jabatan-jabatan kunci itu dipegang semua oleh keluarga SBY," tuturnya.

Ia mencontohkan jabatan ketua majelis tinggi, ketua umum, dan wakil ketua umum yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketiga jabatan tersebut akan saling melengkapi satu sama lain. "Kita tahu bahwa itu akan berganti-ganti, kalau ketua majelis tinggi berhalangan, itu akan digantikan oleh wakil ketua majelis tinggi yang tidak lain adalah ketua umum."

"Kemudian kalau ketua umum berhalangan, wakil ketua umum yang akan menggantikan. kalau begini memang partai menjadi partai keluarga," sambungnya.

Refly menegaskan bahwa hal itu seharusnya menjadi koreksi dari partai. Ia juga mengkritik AHY yang tiba-tiba menjabat menjadi ketua umum tanpa kaderisasi yang jelas.

"Bagaimana mungkin AHY tiba-tiba menjadi Ketua Umum partai politik tanpa kaderisasi yang jelas, tanpa dia meniti jenjang kariernya," ungkapnya.

Walaupun AHY dikenal sebagai sosok muda yang cerdas dan bahkan disebut-sebut juga sebagai salah satu calon presiden 2024, akan tetapi bagaimana pun kaderisasi partai politik harus ditaati. AHY diketahui baru bergabung dengan  Demokrat sekitar 2016 setelah memutuskan pensiun dini dari TNI Angkatan Darat.

Dia kemudian ditunjuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sylviana Murni yang menjadi calon wakilnya. Saat itu, SBY adalah Ketua Umum DPP Demokrat. Pada 2018, di Partai Demokrat, AHY diberikan jabatan sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Dalam beberapa kepengurusan partai sejak ikut pentas politik, tercatat beberapa nama yang dekat dengan SBY sempat menduduki posisi tinggi di partai tersebut. Seperti pada periode awal kala Subur Budi Santoso menjadi Ketua Umum Demokrat (2001-2004), ada nama almarhumah Ani Yudhoyono sebagai wakil ketua umum.

Kemudian, pada DPP Demokrat periode 2010-2015, saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum di Kongres Bandung. Putra bungsu SBY, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menjadi Sekretaris Jenderal. Nama lainnya yakni Sartono Hutomo (sepupu SBY) menjadi wakil bendahara umum, Agus Hermanto (adik ipar SBY) sebagai komisi pemenangan pemilu.  (Ant/A-1)