Keputusan Pemerintah Jangan Sampai Timbulkan Gejolak Politik

PENGAMAT politik Ubedilah Badrun menilai pemerintah akan mengambil risiko besar bila mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara. Pasalnya, KLB tersebut dinilai ilegal karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam AD/ART.

Risiko itu semakin bertambah banyak karena saat ini Indonesia masih harus menghadapi pandemi covid-19. "Potensi gejolak politiknya terlalu besar," kata Ubedilah dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Polri Segera Periksa Keponakan JK Terkait Kasus Perbankan

"Jika krisis kesehatan dan ekonomi ini terus berlarut akibat fokus pemerintah pecah, bukan tidak mungkin kegelisahan masyarakat ini nantinya menjadi tak terkendali," lanjut dia.

Pemerintah pun diminta konsisten dalam menggunakan dasar hukum yang obyektif untuk memutuskan perkara tersebut. Tujuannya ialah untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik. 

Tokoh gerakan 1998 itu menambahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terbilang solid dalam melakukan konsolidasi. Berbeda dengan Kubu KLB yang mendapuk Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum. 

"AHY dengan cepat dan kompak melakukan konsolidasi DPD, DPC dan para anggota F-PD DPRD se-Indonesia, bandingkan dengan para mantan kader pelaku KLB ilegal yang tampak jelas tidak punya massa yang riil," cetusnya.   

Pendiri Lembaga Swadaya Masyakarat (LSM) Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai keberadaan Moeldoko di pusaran konflik Demokrat merupakan sebuah agenda pribadi dan bukan misi pemerintah. Ia menduga Moeldoko salah kalkulasi karena terbuai oleh janji manis para makelar politik yang membujuknya. 

"Orang seperti Pak Moeldoko sudah terlalu terbiasa bekerja pada tataran strategis sehingga luput atau tidak sempat mengecek pelaksanaannya di lapangan," tukas Ray.  

Baca juga: Belajar Tatap Muka tanpa Izin, 2 SD di Sorong Dibubarkan Satgas

Senada dengan Ubedilah, ia mengatakan pengesahan hasil KLB justru tidak akan menguntungkan bagi pemerintah dan akan menimbulkan gejolak politik.

"Tidak menguntungkan bagi pemerintah untuk mengesahkan KLB ilegal yang berisiko menimbulkan gejolak politik. Padahal, ini tidak lebih dari ambisi pribadi salah satu pembantu Presiden," pungkasnya. (RO/A-3)