Sabtu 06 Maret 2021, 21:30 WIB

Kejagung tetapkan Benny Tjokro dan Heru Hidayat tersangka TPPU

Kejagung tetapkan Benny Tjokro dan Heru Hidayat tersangka TPPU

dok kejagung
Kepala Pusat Penerangan Umum Kejagsaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak

 

JAKSA Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri.
 
"Pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPU kali ini adalah BTS dan HH yang sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri," kata Kepala Pusat Penerangan Umum Kejagsaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulisnya diterima Jakarta, Sabtu.
 
Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro (BTS) dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat (HH) ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.
 
Leonard menjelaskan duduk perkaranya kasus ini dalam kurun waktu 2012-2019, PT Asabri (Persero) telah melakukan penempatan investasi dalam bentuk pembelian saham maupun produk reksadana kepada pihak-pihak tertentu melalui sejumlah nominee yang terafiliasi dengan BTS dan HH tanpa disertai dengan analisis fundamental dan analisis teknikal serta hanya dibuat secara formalitas saja.

Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, Kepala Divisi Investasi sebagai pejabat yang bertanggung jawab di PT Asabri (Persero) justru melakukan kerja sama dengan BTS dan HH dalam pengelolaan dan penempatan investasi PT Asabri (Persero) dalam bentuk saham dan produk reksadana yang tidak disertai dengan analisis fundamental dan analisis teknikal sehingga investasi tersebut melanggar ketentuan standard operating procedure (SOP/prosedur standar pengoperasian) dan pedoman penempatan investasi yang berlaku pada PT Asabri (Persero).
 
"Atas dasar hal tersebut, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, Kepala
Divisi Investasi yang menyetujui penempatan investasi PT Asabri (Persero) tanpa melalui analisis fundamental dan analisis teknikal," kata Leonard.
 
Penempatan dana investasi PT Asabri (Persero) yang hanya berdasarkan analisa penempatan reksa dana yang dibuat secara formalitas saja,
oleh BTS selaku Direktur PT Hanson Internasional bersama-sama HH selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima
Integra, LP selaku Direktur PT Eureka Prima Jakarta Tbk, SJS selaku Konsultan, ES selaku nominee, RL selaku Komisaris Utama PT Fundamental
Resourches dan Beneficiary Owner dan B selaku nominee BTS saham SUGI melalui nominee ES mengakibatkan adanya penyimpangan dalam investasi saham dan reksadana PT Asabri yang menyebabkan kerugian sebesar Rp23,73 triliun.
 
Oleh karena itu BTS dan HH sebagai pihak-pihak mengelola dan menimbulkan kerugian negara ditetapkan sebagai tersangka TPPU dengan dikenakan pasal sangkaan melanggar Pasal 3 dan /atau Pasal 4 Undang-Undang U Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
"Tim Jaksa Penyidik akan terus mengejar dan menindak siapapun pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan akan diminta untuk bertanggung
jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dalam perkara tersebut," ujar Leonard.
 
Selain itu, Kejagung berharap masyarakat dapat mengawal dan mendukung penuntasan perkara perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana
pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri (Persero). (J-1)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Ombudsman Sarankan Negara Bentuk Badan Khusus Kelola TMII

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 13:35 WIB
TMII tidak boleh dikelola sembarangan mengingat luas aset negara ini sekitar 150...
ANTARA

Teror Terhadap Novel dan Simbol Berantas Korupsi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 13:25 WIB
Kapolri didesak mengakhiri kultur impunitas atas serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) di...
MI/SUSANTO

Dugaan Korupsi Mandala Krida, KPK Periksa 10 Saksi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 13:15 WIB
Hingga kini KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Perprov DIY...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya