Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono menyebut pihaknya sudah menyusun langkah hukum terkait banding dari para terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (persero).
Kendati demikian, pihaknya belum mendapatkan salinan banding dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
"Ya rancangannya sudah ada," ungkap Ali saat dikonfirmasi, Kamis (4/3).
Ali menjelaskan, upaya hukum yang diambil pihaknya bukan hanya kasasi. Hal ini tergantung dari putusan banding yang dijatuhkan majelis hakim PT Jakarta terhadap para terdakwa. Sebab, fokus dalam menyusun upaya hukum seperti kasasi tidak hanya berpatokan pada perubahan vonis hukuman badan, melainkan juga denda, pidana uang pengganti, serta barang bukti yang dirampas.
"Misalnya begini, Syahmirwan (mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS) sama Hendrisman Rahim (mantan Direktur Utama PT AJS Hendrisman Rahim) itu kan sudah sesuai tuntutan (vonis di Tingkat I), nah tetapi apakah dia menjadi hukuman denda apa tidak (dalam putusan banding) kita belum tahu, belum dapat. Karena di tindak pidana korupsi itu kan pidana badan dengan denda itu kan 'dan'," terang Ali.
Baca juga: Jaksa Buka Opsi Ajukan Kasasi atas Banding Terdakwa Jiwasraya
Apabila putusan banding di PT Jakarta sesuai dengan tuntutan yang disusun jaksa penuntut umum saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, maka pihak Kejaksaan hanya akan membuat kontra memori kasasi. Ali menegaskan pihaknya akan mengecek seluruh hasil putusan banding para tersangka untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Kita cek semuanya, termasuk kita itu mungkin ada barang bukti, apakah sudah sesuai tuntutan jaksa atau nggak. Itu bisa alasan kasasi," tukasnya.
Sejauh ini, majelis hakim PT Jakarta baru memutus banding dua tersangka, yakni mantan Direktur Keuangan PT AJS Hary Prasetyo dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Dalam putusan banding, hukuman Hary berkurang menjadi 20 tahun dari yang sebelumnya seumur hidup. Sementara Heru tetap divonis seumur hidup.
Selain Syahmirwan, Hendrisman, Hary, dan Heru, terdakwa lain yang telah divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta adalah Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Seluruh terdakwa saat itu dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup.
Diketahui, perkara korupsi di Jiwasraya mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp16,807 triliun.(OL-5)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
OJK mengatakan proses likuidasi PT Asuransi Jiwasraya berjalan sesuai rencana. Hampir seluruh polis telah berhasil direstrukturisasi dan dialihkan ke IFG Life.
Tessa mengatakan, laporan itu masih pada tahap penelaahan. Hingga kini, masalah yang diadukan itu belum naik ke tahap penyelidikan, maupun penyidikan.
Temuan BPKP mengungkap terdapat kerugian sebesar Rp 204,3 miliar dan hasil investigasi terdapat fraud Rp 257 miliar.
KPK diharap tidak mengabaikan aduan tersebut. Penindakan dinilai bentuk dari pembersihan perilaku rasuah di Indonesia.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
Perusahaan pelat merah itu mengalami persoalan gagal bayar klaim nasabah dan terjerat kasus dugaan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved