Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOLABORASI antar-stakeholder dalam mensinergikan upaya pencegahan terorisme di daerah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah berbasis penerapan nilai kearifan lokal, sangat diperlukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector pemerintah yang diamanatkan oleh negara untuk menanggulangi ancaman terorisme, demi terciptanya Indonesia yang damai dan sejahtera.
Menyadari semakin maraknya ancaman terorisme di tengah kehidupan bermasyarakat, sejak 2012 BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang kini ada di 32 provinsi di seluruh Indonesia guna menumbuhkan kesadaran masyarakat di daerah.
Kepala BNPT Komjen Boy Raffli Amar berharap, pengurus FKPT dapat segera berperan aktif dalam upaya melakukan pencegahan paham radikalisme yang mengarah kepada terorisme kepada masyarakat setempat. Bahkan, disarankan agar dalam kepengurusan FKPT dan pada saat melakukan sosialisasi, juga melibatkan tokoh masyarakat setempat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh agama, pendidikan, dan tokoh-tokoh lainnya.
"Kita semua adalah pejuang anti radikalisme intoleran, inilah tugas kemanusiaan yang di warisi oleh para leluhur kita, menjadi tugas kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan nilai-nilai luhur bangsa. Tentunya untuk tugas FKPT masing-masing provinsi agar melaksanakan program-program yang telah tersusun dan mengidentifikasi permasalahan dengan baik meski ditengah keterbatasan dan kendala akibat pandemi Covid-19,” kata Boy Rafli dalam Rakernas FKPT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Tak hanya itu, Kepala BNPT mengingatkan kepada para Pengurus FKPT terkait maraknya paham radikalisasi melalui ruang digital di masa pandemi seperti saat ini. Masyarakat yang dituntut untuk beraktivitas secara daring berpotensi besar terpapar propaganda radikal terorisme.
Ia mengungkapkan, propaganda radikal tersebut dapat dikalahkan dengan mengisi dunia maya dengan konten-konten positif, yang sarat akan nilai toleransi dan perdamaian.
Rakernas FKPT Ke-VIII yang berlangsung 2-4 Maret mengambil tema Kolaborasi untuk Indonesia”. Rakernas digelar secara langsung dan virtual dengan penerapan protokol kesehatan.
Dalam menjalankan tugasnya, FKPT memiliki misi yang kuat untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal terorisme dan dapat menggugah kesadaran masyarakat melawan ancaman terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan kearifan lokal.
“Perlu saya sampaikan bahwa FKPT dalam keterlibatannya mencegah paham radikal terorisme di daerah sangatlah penting, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme tidaklah hanya menjadi tugas BNPT sendiri namun tetap harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga meminta agar seluruh pengurus dapat mengembangkan kearifan lokal budaya di daerah masing-masing yang lebih majemuk sebagai kekuatan untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme,” tutur Moch Chairil, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNPT. (RO/OL-7)
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Saat ini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah strategis mengatasi radikalisme.
Program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan perlindungan untuk kepulangan jamaah haji.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved