Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Fraksi-Fraksi belum Sepakati RUU Pemilu Perlu Direvisi

Sri Utami
29/1/2021 15:25
Fraksi-Fraksi belum Sepakati RUU Pemilu Perlu Direvisi
Pilkada Serentak 2020 di Kota Medan. Penyelenggaraan pilkada berikutnya merupakan salah satu poin yang mengganjal dalam RUU Pemilu.(MI/SUSANTO)

REVISI Undang-Undang Pemilu mundur selangkah setelah muncul sejumlah pandangan fraksi yang menilai perubahan undang-undang belum diperlukan.  Ada pula yang meminta penundaan pembahasan karena masih fokus dalam masalah penanganan pandemi covid-19. 

"Jadi belum dibahas secara dalam apakah fraksi setuju atau tidak. Oleh karena itu, karena ini masih usulan kami sulit untuk mengatakan menolak atau menerima dan seterusnya," jelas Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Jumat (29/1), di kompleks parlemen, Jakarta. 

Politikus Golkar tersebut mengatakan pada awalnya semua fraksi di Komisi II sepakat namun seiring perjalanan pembahasan ada pandangan yang berbeda.  "Tentu bagi Golkar pandangan ini menjadi penting untuk dicermati. Karena lahirnya UU berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Kedua RUU pemilu ini inisiatif DPR. Jadi kalau inisiatif DPR semua fraksi harus mempunyai pandangan yang sama. Apakah UU itu perlu diubah atau tidak," tegasnya. 

Menurut Doli, tiap fraksi di Komisi II akan mengkomunikasikan persoalan tersebut ke pimpinan partai masing-masing. Selanjutnya, mereka harus kembali duduk kembali untuk memastikan RUU tersebut akan dilanjutkan atau sebaliknya. Komisi II pun akan kembali rapat untuk meminta ketegasan dari setiap fraksi. 

"Apakah RUU ini akan dilanjutkan atau tidak dan mencapai kesepakatan yang bulat. Kami akan rapat kembali meminta ketegasan dari masing masing fraksi apakah ada pernyataan resmi dari parpol untuk dilanjutkan atau tidak," tegasnya. 

Saat dimintai tanggapan tentang poin pelarangan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maju ke pemilu dan apakah hal itu akan diberlakukan sama terhadap eks anggota Fron Pembela Islam (FPI), Doli enggan berkomentar lebih rinci. 

"Karena itu masih panjang masih banyak alternatif. Siapa pun yang menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah kader bangsa yang punya komitmen terhadap Pancasila dan NKRI dan UUD 45. Itu intinya," tukasnya. (Sru)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik