REVISI Undang-Undang Pemilu mundur selangkah setelah muncul sejumlah pandangan fraksi yang menilai perubahan undang-undang belum diperlukan. Ada pula yang meminta penundaan pembahasan karena masih fokus dalam masalah penanganan pandemi covid-19.
"Jadi belum dibahas secara dalam apakah fraksi setuju atau tidak. Oleh karena itu, karena ini masih usulan kami sulit untuk mengatakan menolak atau menerima dan seterusnya," jelas Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Jumat (29/1), di kompleks parlemen, Jakarta.
Politikus Golkar tersebut mengatakan pada awalnya semua fraksi di Komisi II sepakat namun seiring perjalanan pembahasan ada pandangan yang berbeda. "Tentu bagi Golkar pandangan ini menjadi penting untuk dicermati. Karena lahirnya UU berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Kedua RUU pemilu ini inisiatif DPR. Jadi kalau inisiatif DPR semua fraksi harus mempunyai pandangan yang sama. Apakah UU itu perlu diubah atau tidak," tegasnya.
Menurut Doli, tiap fraksi di Komisi II akan mengkomunikasikan persoalan tersebut ke pimpinan partai masing-masing. Selanjutnya, mereka harus kembali duduk kembali untuk memastikan RUU tersebut akan dilanjutkan atau sebaliknya. Komisi II pun akan kembali rapat untuk meminta ketegasan dari setiap fraksi.
"Apakah RUU ini akan dilanjutkan atau tidak dan mencapai kesepakatan yang bulat. Kami akan rapat kembali meminta ketegasan dari masing masing fraksi apakah ada pernyataan resmi dari parpol untuk dilanjutkan atau tidak," tegasnya.
Saat dimintai tanggapan tentang poin pelarangan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maju ke pemilu dan apakah hal itu akan diberlakukan sama terhadap eks anggota Fron Pembela Islam (FPI), Doli enggan berkomentar lebih rinci.
"Karena itu masih panjang masih banyak alternatif. Siapa pun yang menjadi pemimpin atau wakil rakyat adalah kader bangsa yang punya komitmen terhadap Pancasila dan NKRI dan UUD 45. Itu intinya," tukasnya. (Sru)
