Listyo Sigit Didorong Gelar Konsolidasi Internal

PRESIDEN Joko Widodo telah mengajukan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis ke DPR RI yang segera memasuki masa pensiun.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung Muradi menilai penunjukan Listyo Sigit merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Menurutnya, keniscayaan jika Jokowi memilih calon yang dianggap layak dan dekat secara psikologis.

“Pak Sigit punya semua kedekatan, punya kemampuan walaupun angkatan lebih muda tapi itu bukan pengalaman yang pertama. Tinggal bagaimana  ia melakukan konsolidasi,” kata Muradi, Rabu (13/1).

Muradi menyarankan Listyo segera melakukan konsolidasi internal sebelum dilantik Presiden Jokowi.

Menurut dia, ada tiga hal yang harus dilakukan Listyo Sigit untuk melakukan konsolidasi internal Polri.

“Pertama, kemaskan "faksi-faksi". Orang-orang itu harus diakomodir. Akomodir bisa tiga hal, yakni posisi jabatan, akses, dan kesempatan. Itu saya kira perlu dibuka oleh Pak Sigit agar iramanya sama di internal,” ujarnya.

Kedua, kata Muradi, mantan ajudan Presiden Jokowi itu harus memiliki karakteristik program yang berbeda dari sebelumnya. Caranya, membaca visi misi Presiden Jokowi pada kampanye Pemilu 2019-2024, yaitu penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

“Ini saya kira perlu menjadi isu utama yang harus seirama dengan visi Presiden. Saya kira dengan kedekatan secara psikologis, Pak Sigit bisa memahami konteks itu,” jelasnya.

Ketiga, Muradi mengatakan Listyo Sigit harus mengakomodir harapan publik. Karena menurut dia, satu tahun pasca Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, kepolisian agak turun apalagi era Jenderal Idham Azis yang operasionalnya fokus pada eksternal.

“Saya kira Listyo Sigit harus menjaga ritme pekerjaan, yakni ritme kerja dan harapan publik. Ini harus diintegrasikan lagi. Saya kira dengan rekam jejak yang beliau punya, akan mampu memberikan visi misi Presiden dalam operasional teknis kepolisian. Beliau dekat dengan Presiden secara personal dan sering diskusi. Itu saya kira nilai tambah untuk menjernihkan polisi,” katanya.

Terpisah, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto dalam keterangan tertulisnya menyambut baik pilihan Presiden Jokowi atas penunjukan Komisaris Jenderal Listyo Sigit.

Menurut dia, pilihan tersebut tentu sudah berdasarkan pertimbangan matang, baik dari rekomendasi Wanjakti Polti maupun Kompolnas.

”Sebagai mantan ajudannya, tentu Presiden mengenal sosok dan sepak terjang Komjen Sigit sehingga kemudian dipercaya untuk memimpin Korps Bhayangkara,” tandas Sunanto.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden,DPR akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa calon yang diusulkan memenuhi persyaratan.

Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR.

”Hasil fit and proper test di Komisi III akan kembali dibawa dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan Dewan. Proses ini akan ditempuh selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal surat presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Rabu, 13 Januari 2021),” kata Puan. (OL-8)